Jumat, 22 Februari 2019

Kemendikbud Tunjuk Untirta Sebagai Penyelenggara Diklat Calon Kepala Sekolah

SERANG, (KB).- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjadi salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi calon kepala sekolah.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 23195/13/B.13/HK/2018 tanggal 28 September 2018, tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD).

Rektor Untirta Sholeh Hidayat mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Kepala sekolah bukan lagi sebagai guru dengan tugas tambahan dan utama memimpin serta mengelola satuan pendidikan.

“Selama ini banyak kepala sekolah diangkat, tapi belum memiliki Surat Tanda Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah. Hal tersebut wajib untuk mengikuti dan lulus diklat penguatan kepala sekolah,” kata Sholeh Hidayat, Sabtu (2/2/2019).

Ia menjelaskan, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor : 18356 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan tidak syahnya untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Hal itu berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah.

“Lembaga yang menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah, merupakan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS). Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di Solo bekerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memfasilitasi bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah, tapi belum memiliki surat edaran tanda tamat diklat calon kepala sekolah. Untirta dengan sumber daya dosen yang berkualifikasi Doktor (S3) dan Guru Besar atau Profesor, mengajukan permohonan untuk menjadi Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD).

“Alhamdulillah telah disetujui sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 23195/13/B.13/HK/2018 tanggal 28 September 2018, tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (LPD). Itu bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Tahap 2,” ucapnya.

Ia mengatakan, ada 12 perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta serta 5 BPSDM Daerah termasuk BPSDM Provinsi Banten, yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat. Untuk kesiapan Untirta sebagai lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah, telah melaksanakan Training of Trainer (ToT) calon Master of Trainer. Sebanyak 30 orang dosen yang terdiri dari 27 orang Doktor dan 3 orang Guru Besar/Profesor, oleh LP2KS Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud selama 6 hari.

“Untirta sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten dan 8 kabupaten dan kota, melakukan sosialisasi penyelenggaraan diklat calon dan penguatan kepala sekolah tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah,” ujarnya.

Menurut dia, Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia sebagian besar belum memiliki Surat Tanda Tamat Diklat calon kepala sekolah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Masa transisi diberikan waktu dua tahun sampai dengan tahun 2020.

“Jika sampai dengan tahun 2020 belum memiliki Surat Tanda Tamat Diklat calon atau Penguatan Kepala Sekolah, maka legalitas tanda tangan rapot dan ijazah menjadi permasalahan. Tidak mendapat tunjangan kepala sekolah dan tidak mendapat kucuran dana BOS,” ucapnya.

Ia mengatakan, kepala sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan diberikan kesempatan dua kali. Apabila dua kali tidak lulus, maka akan diberhentikan sebagai kepala sekolah dan dikembalikan ke jabatan fungsional guru.

“Untirta mendapat penugasan sebagai lembaga penyelenggara diklat calon dan penguatan kepala sekolah. Penyelenggaraannya tidak perlu ke Solo cukup di Provinsi Banten oleh Untirta. Di bawah supervise dari LP2KS Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud,” tuturnya.

Ia mengatakan, seperti di Jawa Barat diklat calon dan penguatan kepala sekolah diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atas penugasan LP2KS. “Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) diterbitkan dan ditandatangani Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud,” katanya. (DE)*


Sekilas Info

Kenalkan Prokasih, UPI Serang Kunjungi Unsera

SERANG, (KB).- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang mengunjungi Universitas Serang Raya (Unsera) untuk memperkenalkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *