Kemendagri Revisi PP No 35 Tahun 2019, THR ASN Cair Sebelum Lebaran

SERANG, (KB).- Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dipastikan cair sebelum Lebaran Idulfitri. Kepastian itu didapatkan, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pencairan THR.

Pemkot Cilegon telah mendapatkan kepastian dari revisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pencairan THR. Sebelumnya, aturan main pencairan THR diatur dalam PP No. 35 Tahun 2019 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke 13 kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.

Selain itu, juga PP No. 36 Tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pada Pasal 10 ayat (2) di dua PP tersebut, berbunyi teknis pemberian tunjangan ke 13 dan THR bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Namun Senin (13/5/2019) lalu, pemerintah pusat telah merevisi Pasal 10 ayat (2), dimana pemberian tunjangan ke 13 dan THR bersumber dari APBD diatur dengan keputusan kepala daerah. “PP-nya sudah direvisi kemarin. Jadi sudah tidak pakai perda lagi, tapi pakai perwal (peraturan wali kota),” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Maman Mauludin, Selasa (14/5/2019).

Dengan adanya revisi tersebut, maka dipastikan THR akan cair sebelum lebaran. Namun, Maman mengatakan, jika pencairan tidak perlu mengikuti anjuran pemerintah pusat, yakni pada 24 Mei. “Kalau daerah kan tidak perlu mengikuti pusat. Mau itu lebih dari 24 Mei, atau bahkan lebih cepat, bergantung di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kota Cilegon Ade Nasrudin mengatakan, pihaknya kini tinggal membuat perwal untuk menjadi dasar pihaknya mencairkan THR. “Sekarang kami tinggal membuat perwal, itu sih seminggu juga bisa,” tuturnya.

Menurut Ade, Pemkot Cilegon telah menganggarkan kurang lebih Rp 20 miliar untuk kepentingan tunjangan ke 13 dan THR. Ade pun meminta ASN untuk memanfaatkan hak mereka dengan bijak. “Jangan terlalu dibelanjakan untuk lebaran, sewajarnya saja,” ucapnya.

Begitu juga dengan Pemkot Tangerang, yang sudah siap mencairkan gaji ke 13 danTHR ASN di lingkungan pemerintah daerah itu. Menurut dia, ada sebanyak 6.000 ASN akan menerima THR sebelum Lebaran.

“Saat ini, uang gaji ke 13 ASN sudah disiapkan oleh Pemkot Tangerang. Uangnya sudah ada di kas daerah melalui dana alokasi khusus. Tinggal dibagiin aja, mekanisme kan melalui transfer,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Tangerang, Dadi Budaeri.

Namun, Dadi mengaku tidak ingat berapa total anggaran yang disiapkan untuk THR pegawai ini. “Saya nggak hafal. Sebesar gaji aja ditambah tunjangan keluarga,” katanya.

Sampai sejauh ini, Dadi mengatakan tidak ada kendala dengan aturan yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah oleh nomor 37 tahun 2019 tentang THR bagi ASN.

“Karena uangnya sudah ada di kas daerah. Kalau Menteri Keuangan bilang bagikan, langsung kami bagikan. Kami menunggu instruksi aja secara teknis dan kelengkapan administrasi sudah siap,” ujarnya seraya memastikan THR akan dibagikan dua minggu sebelum lebaran.

Non-ASN tak dapat THR

Namun, sebanyak 4.000 non ASN atau pegawai harian lepas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terancam tidak dapat THR. Sebab, gaji ke13 atau THR hanya diperuntukkan untuk ASN.”Nggak ada, yang ada dari APBD untuk ASN,” katanya saat dimintai keterangan di Masjid Raya Al A’zhom, Selasa (14/5/2019).

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Mohamad Noor menambahkan, saat ini Pemkot Tangerang masih terkendala dari Non ASN yang tidak mendapatkan anggaran untuk THR.

Dikatakannya, anggaran untuk non ASN ini dipastikan tidak akan ada karena tidak ada acuan dalam penganggarannya. Berbeda dengan THR atau gaji ke 13 dari awal pedoman penyusunan APBD sudah termuat. “Memang yang jadi kendala adalah untuk non ASN, karena tidak ada aturan yang bisa kita anggarkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menginginkan agar peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara dan pensiunan direvisi. Pasal yang mengatur pemberian THR harus ditopang perda ingin diganti dengan cukup oleh peraturan gubernur (pergub).

“THR dari pusat memang di situ disarankan harus ada perda, tapi kan engga mungkin kita buat perda menjelang lebaran,” katanya saat kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Atas keinginan tersebut, pihaknya melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Nanti kita buat surat ke Kementerian Dalam Negeri agar cukup peraturan gubernur saja. Semua daerah peraturannya sama termasuk bupati/wali kota, kalau melalui perda engga akan keburu. (Pembuatan Perda) kan butuh waktu tiga bulan,” ujarnya.

Disinggung apakah surat tersebut sudah mendapatkan jawaban dari Kemendagri, mantan anggota DPR RI ini akan melihat kelanjutannya. “Tapi saya pikir ini juga menjadi persoalan berbagai daerah, karena daerah engga sanggup perda jelang lebaran,” ujarnya. (AH/DA/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here