Kemendagri ”Keukeuh” Minta Berkas Dilengkapi, Pemkot Konsultasi Pelantikan Wakil Wali Kota Cilegon

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon terpilih. Namun, Kemendagri “keukeuh” meminta berkas persyaratan dilengkapi.

“Iya. Rabu (26/6/2019) kami melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait dengan proses pelantikan wakil wali kota terpilih. Intinya sama apa yang ada dalam surat yang dikirim kepada pemkot. Bahwa, bagaimana intinya berkas tersebut sebagai salah satu persyaratan, harus lengkap,” kata Sekda Kota Cilegon Sari Suryati usai mengikuti Sidang Paripurna LPj APBD 2018, Kamis (27/6/2019).

Dia mengatakan, kekurangan berkas sedang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Cilegon terpilih Hj.Ratu Ati Marliati. Selama ini, kata dia, Pemkot Cilegon menunggu dan akan disampaikan ke pemprov dan pusat apabila berkas sudah lengkap.

“Jadi, pemkot memfasilitasi. Kami melakukan konsultasi kepada Kemendagri, dan memang berkasnya harus lengkap. Kalau untuk waktunya sampai kapan, kami hanya menunggu saja,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cilegon Fakih Usman mengatakan, pihaknya terus mengupayakan dan menargetkan pelantikan Wakil Wali Kota Cilegon terpilih Ratu Ati Marliati dilaksanakan Juli 2019. Hal tersebut menyusul rencana Komisi I, pimpinan DPRD Kota Cilegon, dan Biro Hukum Pemprov Banten akan mendatangi Kemendagri.

“Pelantikan wakil wali kota terpilih mudah-mudahan pada bulan Juli bisa dilaksanakan, agar Pak Wali ada yang mendampingi. Kasian selama ini sendirian,” tuturnya.

Dia mengatakan, sejauh ini permasalahan yang terjadi yaitu tanda tangan dari pimpinan DPP partai. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar para anggota partai di daerah untuk mendorong ke DPP nya masing-masing. Sehingga kelengkapan berkas itu dapat dipenuhi dengan segera.

“Kami sudah kumpul dengan ketua-ketua fraksi untuk menyampaikan permohonan kelengkapan berkas tersebut. Kepada para ketua partai di daerah, untuk melakukan pendekatan ke DPP. Supaya rekomendasi sebagai kelengkapan berkas, bisa dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

Ia mengakui, kekurangan administrasi tersebut menjadi masalah. Akan tetapi, bukan masalah serius karena masih bisa diselesaikan. Namun karena sudah telanjur melakukan pemilihan, ia meminta proses kekurangan itu segera dilengkapi.

“Pemilihannya kan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian tinggal kekurangan-kekurangan saja yang akan kami penuhi. Jadi, kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat,” ucapnya.

Ati diminta aktif

Sementara itu, DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi terkait pencalonan Ati Marliati sebagai calon Wakil Wali Kota Cilegon. Ati diminta aktif melakukan lobi kepada partai pengusung lain agar mengeluarkan rekomendasi serupa, sehingga bisa segera dilantik menjadi wakil wali kota mendampingi Edi Ariadi.

“Secara detail belum ada kenapa kesulitan (Ati). Kalau kapasitas selaku Partai Golkar, saya bantu pada DPP untuk menyelesaikan rekomendasi DPP. Suratnya kemarin sudah keluar yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Golkar wilayah Banten Andika Hazrumy.

Golkar sendiri, kata dia, siap memfasilitasi pertemuan Ati dengan partai pengusung yang lain. “Kami sudah memfasilitasi ke Pak Ketum (Golkar) untuk bagaimana permasalahan Cilegon ini bisa selesai. Tapi tadi mungkin ada proses yang harus dilakukan untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari partai pengusung lainnya. Difasilitasi saya sekalu Ketua Bappilu Golkar Banten,” katanya.

Komunikasi dengan partai pengusung tingkat pusat lainnya diperlukan, mengingat pemberian rekomendasi domain masing-masing partai. Golkar sendiri tidak bisa melakukan intervensi. “Bagaimana Bu Ati dengan tim bagaimana bisa memberikan informasi agar rekom dari partai masing-masing koalisi pengusung bisa keluar,” ucapnya.

Berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Banten, ia menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berkas pelantikan Ati tetap ditolak karena versi Kemendagri rekomendasi harus dari tingkat pusat. (HS/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here