Kelola APBDes, Kades di Kabupaten Tangerang Janji Hindari KKN

Ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Tangerang, berjanji tak akan menyimpang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Aparatur wilayah siap mendapatkan sanksi jika terbukti melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ratusan kades tersebut mengucap janji di Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Senin (3/2/2020).

Enam point fakta integritas yang dibacakan oleh Kepala Desa Cukanggaling, Kecamatan Curug, Acep Sandi dan ditandatangani masing-masing kades. Di antaranya berbunyi pertama tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kedua Akan bertanggungjawab secara formal dan materil penggunaan APBDesa TA 2020.

Ketiga akan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati Tangerang melalui camat sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu keempat menjamin bahwa segala proses yang terkait dengan pembayaran, tanggal yang tertera dalam format tetap sebagaimana tertuang dalam format baku akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.

Kelima memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan selalu diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang Kades.

Terakhir akan menyusun dan mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bhan objek pemeriksaan.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar meminta, kades se-Kabupaten Tangerang untuk selalu mengingat fakta integritas yang sudah ditandatanganinya dalam menggunakan APBDesa.

“Saya berharap, pada tahun 2020 ini, menjadi awal yang baik. Untuk meningkatkan pelayanan publik. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa,” katanya.

Selain itu Zaki juga meminta kepada para kades dengan anggaran dana desa yang dimiliki bisa dimaksimalkan bagi pelayanan yang prima bagi masyarakat.

“Para kepala desa supaya tidak sembarangan dalam menggunakan anggaran dana desa tersebut, Pemkab Tangerang mengingatkan supaya taat dan patuh dalam penyusunan laporannya sesuai ketentuan UU, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” paparnya.

Zaki mengakui, para kepala desa untuk tidak harus takut saat menerima materi yang di berikan kepolisian dan kejari, karena dengan hadirnya pemateri dari kedua lembaga ini justru menjadi alat untuk berkomunikasi dalam antisipasi penyalah gunaan kewenangan.

“Saya tidak mau dan menghatapkan adanya Kepala desa yang terjerat masalah hukum akibat dugaan pelanggaran administrasi dan penggunaan anggaran, saya berharap dengan keikutsertaan para kepala desa kita bisa meminimalisir peritiwa semacam ini,” tegasnya. (Dewi Agustini)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here