Kekerasan pada Anak di Kota Tangsel Tinggi, Predikat Kota Layak Anak Bisa Dicabut

TANGERANG, (KB).- Kekerasan pada anak di Kota Tangserang Selatan (Tangsel) cukup tinggi. Awal 2019 ini saja, sudah ada tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak ditangani Polres Tangsel. Selain itu, berdasarkan data selama 2018, Polres Tangsel menangani 95 kasus kekerasan pada anak dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menempati peringat teratas.

Pada 2018 juga Tangsel mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak dengan kategori madya. Sejalan data Polres Tangsel, data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangsel juga mengungkapkan kasus kekerasan anak di Kota Tangsel masih tinggi.

“Dari data kami pada 2018, dari 165 kasus kekerasan sekitar 120 kasus korbannya, adalah anak-anak,” kata Kepala DPMP3AKB Tangsel Khairati.

Terkait hal tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera mengoreksi predikat kota layak anak yang disandang Kota Tangsel.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menilai, Kota Tangsel seakan terlena, seperti kota/kabupaten lainnya seusai menyandang predikat beken tersebut. Baiknya menurut LPAI, agar predikat tersebut dicabut sementara.

Ketua LPAI Seto Mulyadi menuturkan, jika daerah yang sudah berpredikat kota layak, namun justru tingkat kekerasan pada anak terbilang meningkat, maka status tersebut bisa saja dicabut untuk sementara.

“Mungkin banyak dari kabupaten atau kota yang sudah dinyatakan layak anak. Tetapi, jika kemudian masyarakat dan media melaporkan masih banyak pelanggaran, ini mohon bisa menjadi koreksi bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau perlu mungkin penghargaan Kota Layak Anak itu untuk sementara dicabut dulu,” ujarnya.

Menurut dia, anak yang sudah mengalami kekerasan sangat mungkin menghadapi trauma, sehingga mengganggu kehidupan bersosialnya mereka ke depannya. Pemkot harus ikut bertanggung jawab dengan terus mengawasi dan mendampingi anak-anak korban kekerasan tersebut, bersama psikiater, agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Ia berharap kepada Pemkot Tangsel, agar terus mengontrol satgas perlindungan anak yang sudah dibentuk. Jangan sampai satgas tersebut, tidak banyak berbuat dalam menjalankan tugas mereka. Menurut dia, untuk menciptakan daerah ramah anak bukan saja tugas dari pemerintah, namun keluarga dan lingkungan harus ikut berperan dalam mewujudkan hal tersebut.

“Selain pemerintah, keluarga dan lingkungan, satgas perlindungan anak yang sudah dibentuk di setiap RT dan RW juga perlu maksimal, sehingga kepedulian untuk melindungi anak itu termasuk dari lembaga paling awal, yaitu RT dan RW,” tutur pria yang akrab disapa kak Seto tersebut. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here