KEK Tanjung Lesung Mulai Dipertanyakan

Maket KEK Tanjung Lesung.*

PANDEGLANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Bupati Pandeglang Irna Narulita didesak melakukan negosiasi ulang keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang mulai dipertanyakan. Sebab, keberadaan kawasan yang digadang-gadang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat, justru memicu permasalahan di lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi menilai, sampai saat ini KEK tidak memiliki dampak apapun bagi masyarakat. Bahkan, manfaat KEK menjadi pertanyaan dalam hasil hearing dewan dengan pihak KEK.

“Hasil hearing, kami juga pertanyakan kepada pihak KEK. Saya pertanyakan manfaat dan dampaknya pada masyarakat. Dari pihak KEK menjawab secara global atau jangka panjang. Seperti akan mendapatkan jalan tol dan bandara. Itu kan program jangka panjangnya. Sedangkan jangka pendeknya apa,” tutur Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi menilai dengan Iing kepada Kabar Banten, Ahad (23/6/2019).

Jika bicara jangka pendek, kata dia, pihaknya berpatokan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, keberadaan KEK tidak ada peningkatan PAD secara signifikan.

Untuk itu, dia mendesak Bupati Pandeglang dan Gubernur Banten melakukan negosiasi ulang. Sebab, keberadaan KEK diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang salah satunya peningkatan PAD.

“Ibu Irna sebagai Bupati Pandeglang bersama Gubernur Banten, harus menegosiasi ulang. Karena dengan kaitan keberadaan KEK, jangan sampai dimanfaatkan oleh broker-broker tanah yang nyatanya banyak masalah di lapangan,” katanya.

Hal hampir senada dikatakan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Muklas Halim. Dia mendesak agar pemkab memanfaatkan KEK tersebut untuk peningkatan PAD.

“Pemkab harus melakukan kajian ulang untuk melakukan upaya agar keberadaan KEK bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi PAD,” ujarnya. (H-50)***

1 KOMENTAR

  1. 1. Status tanah yg skrg di kuasai oleh PT.BWJ juga perlu di verifikasi, sebab masih banyak warga yg merasa dan mempunyai girik asli sedangkn tanahnya di kuasai oleh PT. BWJ,
    2. Setelah ditetapkn jadi kawasan KEK oleh pemerintah pusat, apa yg diberikn pusat ke daerah?
    Mohon kpd pemerintah utk menyelesaikn itu dulu

Tinggalkan Balasan ke Dede suhandi Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here