Selasa, 21 Agustus 2018

Kejari Telah Terima Petikan Putusan MA, Jaksa Segera Eksekusi Iing

SERANG, (KB).- Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam waktu dekat ini akan mengeksekusi mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten, Iing Suwargi ke penjara. Hal tersebut menyusul telah diterimanya petikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kasus korupsi proyek pembangunan prasarana pengamanan pantai normalisasi Karangantu tahun 2012 senilai Rp 4,8 miliar.

“Akan kami lakukan proses eksekusi terhadap yang bersangkutan, karena isi putusan pengadilan harus segera dilaksanakan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, Agustinus Olav Mangontan, Jumat (12/1/2018). Berdasarkan putusan, Iing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 215 juta subsider 1 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim MA, Artidjo Alkostar bersama dua hakim anggota, Syamsul Rakan Chaniago dan Krisna Harahap menilai, Iing telah terbukti tindak pidana korupsi. “Isi amar putusan tertanggal 20 November 2017 menyebutkan, bahwa permohonan kasasi penuntut umum dikabulkan,” ujarnya. Vonis enam tahun penjara tersebut, lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan pidana penjara selama 18 bulan, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, dan uang pengganti Rp 215 juta subsider 1 tahun.

Perkara dengan Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2016/PT BTN diputus oleh Hakim PT Banten, Abdul Hamid Pattiradja sebagai ketua majelis didampingi Guntur Purwanto dan Dermawan S Djamian sebagai hakim anggota. Perkara tersebut diputus pada Kamis (8/12/2016). Isi putusannya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang, pada Selasa (27/9/2016).

Perbuatan Iing, menurut Ketua Majelis Hakim PN Serang, Ni Putu Sri Indayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pengusaha, Iyus Priatna dan Kepala Kantor PT BPP Cabang Serang, Dadang Prijatna (inkrah masing-masing pidana 1 tahun).

Ketiganya dinilai telah terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Iing dinilai majelis hakim telah menyelewengkan kewenangannya selaku Kepala DSDAP Provinsi Banten, pengguna anggaran (PA), serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek tersebut. Hal tersebut berdasarkan adanya pertemuan antara Iing dengan Komisaris PT Bali Pasific Pragama (BPP), Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan dan Kepala Kantor PT BPP Cabang Serang, Dadang Prijatna. (FI)***


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *