Kejari Kota Cilegon Usut Tiga Kasus Korupsi

CILEGON, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon mengusut tiga kasus dugaan korupsi di Lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon. Dua dari tiga kasus tersebut, masih tahap penyelidikan, sementara satu kasus lainya sudah masuk tahap penyidikan.

Kepala Kejari Kota Cilegon Andy Mirnawati mengatakan, dalam waktu dekat dua perkara penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan. Namun Mirna, panggilan akrab Andy Mirnawati tersebut, tidak bersedia membeberkan dua kasus tersebut.

“Ini kan masih dalam ranah penyelidikan, jadi jangan dulu lah di ekspose. Namun pastinya, kemungkinan Agustus nanti dua kasus itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Dua penyelidikan ini adalah kasus baru,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Jumat (19/7/2019).

Dua kasus tersebut, ujar dia, ditangani pihaknya berdasarkan laporan dari masyarakat. Pihaknya kini sedang melengkapi alat bukti, agar dua kasus tersebut, berlanjut ke tahap berikutnya.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Maka itu, kami melakukan penyelidikan, agar mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Kalau dalam satu bulan ini kami dapat bukti yang cukup, kami tingkatkan ke penyidikan,” ucapnya.

Menurut dia, banyak laporan disampaikan masyarakat ke Kejari Cilegon berkaitan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, pihaknya berhati-hati dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. “Laporan yang masuk bukan satu atau dua kasus. Tapi, dari semua laporan yang masuk, kami pilah untuk dijadikan prioritas menjadi perkara,” tuturnya.

Di luar dari dua kasus tersebut, Kejari Cilegon saat ini sedang menyidik kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Jalan Lingkar Selatan (sekarang Jalan Aat-Rusli), yakni jalan ambrol yang terjadi pada April 2018.

Ia menuturkan, telah mengantongi lebih dari satu nama tersangka. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait perkara tersebut, sejumlah pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Khususnya para pejabat yang terlibat pada proses pembangunan JAR di 2013.

“Ini lebih condong pada dugaan pembangunan tidak sesuai spesifikasi. Kami telah panggil lima pejabat Dinas PUTR Kota Cilegon sebagai saksi. Itu dalam rangka mencari alat bukti perkara. Kami targetkan Agustus perkara selesai, agar bisa dimajukan,” katanya.

Sementara itu, Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Telekomunikasi (DKISS) Kota Cilegon diketahui menjadi salah satu dinas yang mendapat panggilan dari Kejari Kota Cilegon. Pemanggilan sejumlah pejabat DKISS Kota Cilegon terkait rencana pembangunan Mini Command Center yang belum juga dilakukan.

Kepala DKISS Kota Cilegon Ahmad Jubaedi ketika dikonfirmasi membenarkan ada beberapa pejabat DKISS yang dipanggil Kejari. “Ada bidang PPK dan PPTK yang telah memenuhi panggilan Kejari. Ini terkait anggaran tidak terserap senilai Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Ia mengatakan, telah menjelaskan alasan tidak terserapnya anggaran Rp 1,5 miliar tersebut. “Kami sudah jelaskan, bahwa proyek tersebut, dimungkinkan tidak bisa direalisasikan tahun ini,” ucapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here