Kejar Penunggak Pajak, BPKAD Kota Serang Diminta Intensif

SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pemkot akan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajak. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diminta intensif jemput bola ke wajib pajak.

Meski demikian, pemkot belum akan melakukan langkah penyitaan terhadap aset perusahaan. “BPKAD harus intensif menagih, jangan menunggu bola. Kami yang harus datang,” katanya, Jumat (23/8/2019).

Jika dalam batas waktu yang ditentukan masih belum bisa melunasi tunggakan pajaknya, BPKAD harus memberi peringatan-peringatan. “Kayaknya kalau sampai penyitaan belum. Itu kan ranah hukum nanti,” ujarnya.

Sementara, Inspektur Pemkot Serang Yudi Suryadi menuturkan, belum mempelajari terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pajak parkir. Namun, jika hal tersebut, sudah menjadi temuan, maka wajib ditindaklanjuti. “Kami harus menindaklanjutinya secara bertahap, kami sudah mulai mengingatkan kepada OPD-OPD segera menindaklanjuti,” ucapnya.

Menurut dia, sampai hari ini masih ada OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga itu menjadi perhatian inspektorat. “Ada yang masih belum menindaklanjuti,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia Perwakilan Banten diketahui ada kekurangan penerimaan pajak parkir pada PT SF senilai Rp 297.107.400. PT SF yang tidak memberikan laporan pendapatan dan menyetorkan pajak parkir mulai dari November 2018 sampai saat pemeriksaan.

Penyetoran pajak parkir tersebut, terlambat dari masa pajak sebenarnya, namun tidak ada sanksi keterlambatan yang dikenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, sehingga kondisi tersebut, mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak parkir senilai Rp 297.107.400.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang, agar memerintahkan BPKAD untuk melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak parkir yang tidak atau kurang bayar. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here