Kejagung Diminta Tangani Kasus Tunda

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah kuasa hukum yang tergabung di Kantor Hukum R Erlangga & Co meminta Jaksa Agung turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tunjangan daerah (tunda) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang tahun 2010-2016.

Berdasarkan audit BPK Perwakilan Banten Nomor LHKPKKN-100/PW30/5/2017 korupsi ini merugikan keuangan Negara Rp 11,9 miliar. Permintaan kantor hukum ini diajukan melalui surat permohonan bernomor 011/KH-RE&Co/VIII/2019.

Juru bicara sekaligus kuasa hukum pada Kantor Hukum R Erlangga & Co, Ayi Erlangga, membenarkan pihaknya melakukan upaya hukum lain untuk bisa menuntaskan persoalan korupsi tunda di Pandeglang.

Menurutnya, nantinya laporan bisa digunakan sebagai bahan rujukan Kejagung untuk mengungkap aktor intelektual tindak pidana korupsi tunda. Soalnya, kata Ayi, dilakukan karena dua kliennya yakni Abdul Azis mantan Kadis Pendidikan Pandeglang dan Nurhasan mantan Sekdis Pendidikan Pandeglang telah divonis bersalah namun menilai ada ketidakadilan dalam penanganan kasus ini.

”Melalui surat khusus ini, kami mendorong sekaligus melaporkan beberapa nama yang patut dimintakan pertanggungjawabannya atas dugaan keterlibatan secara langsung dalam korupsi tunda. Sebelumnya kasus ini diproses hanya tahun 2016 saja. Sebenarnya kasus ini sudah terjadi dari tahun 2010.

Kronologisnya ada ditulis klien kami yang saat ini telah divonis. Beberapa nama yang diduga terlibat juga terungkap dalam fakta persidangan dan ada pada putusan majelis hakim Tipikor PN Serang Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SRG dan 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SRG sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban,” kata Ayi.

Menurut Ayi, beberapa nama pejabat berdasarkan pada fakta persidangan dan diduga keras terlibat langsung dalam kasus ini adalah banyak mantan pejabat DPKPA dan Dinas Pendidikan. “Kasus ini dalam fakta persidangan melibatkan beberapa pejabat di Pandeglang,” ujarnya.

Sekadar informasi, kasus korupsi tunda ini telah membuat sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang dipenjara. Mereka itu adalah Abdul Aziz mantan Kadisdik dengan pidana kurungan 4 tahun, denda Rp 50 juta, dan uang pengganti Rp 230 juta, Nurhasan mantan Sekretaris disdik dipidana 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, uang pengganti Rp 140 juta.

Ila Nuriawati mantan bendahara disdikbud dipidana kurungan 6 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 180 juta; Rika Yusilawati kasi perbendarahaan dipidana 1 tahun 8 bulan, denda Rp 50 juta dan tanpa uang pengganti serta Tata Sopandi dipidana 7 tahun, denda Rp 200 juta, dan tanpa uang pengganti. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here