Kehidupan Beragama Dalam Cengkeraman Saudara Tua

KH. AM Romly, Ketua MUI Banten.*

Dr. H. AM Romly

Di zaman pendudukan Jepang, pada umumnya aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan adalah sebagaimana yang berlaku di zaman penjajahan Belanda. Hanya saja ada perubahan dalam nama, misalnya Kantoor voor de Inlansche Zaken diganti dengan Shumubu (Kantor Urusan Agama) di Pusat, yang menjadi bagian dari Gunseikanbu. Sedangkan di daerah-daerah dibentuk Shumuka (Kantor Urusan Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Keresidenan (Shu).

Tugas instansi ini ialah: (1) memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam soal-soal keislaman; (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam.

Kehidupan keagamaan

Pemerintah kolonial Jepang mula-mula bermaksud menjadikan dua macam tugas di atas untuk mengurus soal-soal keagamaan secara umum di Indonesia pada tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, maksud tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena iklim politik dan perkembangan pikiran umat Islam telah maju, di luar dugaan kolonialis Jepang.

Lebih-lebih dalam praktiknya, kolonialis Jepang dipandang merusak akidah Islam, misalnya setiap upacara harus melakukan Sakeirei ke Tokyo, upacara penghormatan (dengan membungkuk menyembah) Kaisar Jepang atau Tenoheika. KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Mahfudz Shiddiq, dua tokoh pimpinan Nahdhatul Ulama, dijebloskan ke dalam penjara selama berbulan-bulan karena menolak membungkukkan badan dalam upacara penghormatan tersebut.

Selain itu, tentara kolonialis Jepang melakukan perbuatan-perbuatan kejam kepada bangsa Indonesia baik secara mental maupun fisik. Reaksi terhadap kekejaman Jepang ini antara lain timbulnya pemberontakan di Blitar (pimpinan Supriadi) dan di Tasikmalaya (pimpian KH. Zainal Mustofa).

Perlakuan kolonialis Jepang terhadap gereja-gereja, misi dan zending adalah buruk. Kebanyakan rohaniwan-rohaniwan Katholik dan Protestan mendapat perlakuan tidak wajar, bahkan sebagian mereka ada yang dianggap mata-mata musuh dan dimasukkan dalam kamp tawanan.

Jika masih ada di antara rohaniwan-rohaniwan terus menjalankan tugasa suci keagamaan mereka di masyarakat, itu pun sangat dibatasi ruang geraknya. Sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit Misi dan Zending kalau tidak ditutup, berada dalam pengawasan balatentara kolonialis Jepang.

Merangkul kaum nasionalis sekuler

Pemerintah kolonialis Jepang membolehkan berlangsungnya keberadaan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang telah dibentuk pada masa kolonial Belanda. MIAI merupakan gabungan kekuatan politik pergerakan Islam Indonesia. Pada masa kolonialis Jepang ini, MIAI dibiarkan hidup melakukan tugas dan kegiatannya, karena di dalam MIAI itu terhimpun segenap potensi atau kekuatan umat Islam.

Dengan kebijaksanaan ini, Jepang lebih mudah mengawasi organisasi tersebut yang dengan legal bergerak dalam kekuasaan tentara pendudukan Jepang. Akan tetapi, para pemimpin Islam tetap waspada atas berbagai muslihat Jepang. Bagi para pemimpin Islam, bentuk-bentuk kerja sama dengan Jepang dipandang sebagai taktik belaka. Dengan demikian, para pemuda Islam dapat bergerak untuk melaksanakan segenap rencana mereka guna membawa umat Islam mempersiapkan diri menyongsong Indonesia merdeka.

MIAI yang didominasi para mantan anggota PSII agaknya mulai melepaskan diri dari kendali Jepang. Sejak bulan Januari 1943, perkumpulan ini mengadakan kegiatan besar-besaran untuk membantu orang tak mampu dengan cara pengumpulan zakat. Kegiatan yang disebut Baitul Mal itu meraih keberhasilan hanya dalam waktu amat singkat.

Kegiatan MIAI yang meluas hingga 35 keresidenan di Jawa mulai menyaingi Kantor Urusan Agama yang menjadi organ resmi Jepang untuk mengendalikan Islam di daerah. Karena alasan itulah, atas campur tangan otoritas militer, kegiatan tersebut lantas dihentikan hanya beberapa bulan setelah peluncurannya.

Menyadari kegagalan “operasi” (terhadap) kaum nasionalis Islam, penguasa Jepang kemudian mengalihkan harapan kepada kubu nasionalis sekuler yang mereka abaikan. Pada Maret 1943, penguasa Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) sebagai perhimpunan semua kekuatan politik dan sosial di Jawa dan Madura yang ditugaskan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pimpinannya mencerminkan perimbangan kekuatan yang dikehendaki Jepang. Mendampingi tiga pemimpin nasionalis, kalangan Islam mendapat satu kursi saja yang diberikan kepada KH. Mas Mansur, salah seorang pemimpin Muhammadiyah. Pemimpin PUTERA ini disebut empat serangkai, yaitu Sukarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansur. Di bulan-bulan selanjutnya PUTERA diberi kewenangan membentuk milisi sukarelawan, yakni Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA).

Namun, memasuki penghujung tahun 1943, tata perimbangan kekuatan baru ini lagi-lagi gagal memenuhi harapan. Menyadari bahwa PUTERA ternyata lebih banyak dimanfaatkan oleh pergerakan nasionalis ketimbang membantu usaha peperangan, kolonialis Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini.

Pada saat yang sama, kolonialis Jepang pun kembali berpaling ke pihak nasionalis Islam. Kali ini kolonialis Jepang berupaya mendukung para ulama pedesaan untuk meruntuhkan kepemimpinan Muslim perkotaan serta kaum nasionalis sekuler, dua kelompok yang telah membuyarkan harapan mereka.

Pada November 1943 kolonialis Jepang mendirikan Majelis Syura Muslimin Idonesia (MASYUMI) dan mencampakkan MIAI yang didominasi para mantan anggota PSII, yang telah berbalik menjadi anti Jepang. MASYUMI pun menjadi wahana baru bagi kolonialis Jepang untuk mengorganisasi masyarakat Islam bagi kepentingan penguasa.

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mendominasi MASYUMI, karena hanya dua perkumpulan inilah yang mendapat izin resmi saat didirikan. Pada Maret 1944, dua perkumpulan tradisionalis kecil juga turut bergabung, yaitu Persatuan Umat Islam pimpinan KH. Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan Perikatan Umat Islam pimpinan KH. Abdul Halim dari Majalengka.

Dengan mengedepankan perkumpulan-perkumpulan non politik serta tokoh-tokoh daerah, penguasa Jepang berupaya meredam potensi pemberontakan perdesaan yang mungkin saja dikerahkan oleh kelompok Islam.

Berbeda dengan MIAI yang tidak pernah mampu memperluas jaringan di luar markasnya, MASYUMI diberi izin membuka cabang di seluruh wilayah pemerintahan (keresidenan, kewedanan, kecamatan, dan desa), bahkan diperbolehkan masuk ke kelompok-kelompok rukun tetangga (tonari gumi) yang dibentuk Jepang dua tahun sebelumnya.

Pada Desember 1944, kolonialis Jepang mengumumkan pengerahan sukarelawan muslim Hizbullah. Para sukarelawan muslim Hizbullah ini, usai mengikuti latihan tiga bulan, kemudian ditugaskan melatih para santri di pesantren-pesantren.

Pembentukan PETA

Tanda-tanda kekalahan Jepang oleh Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya mulai tampak. Situasi baru ini membulatkan tekad kolonialis Jepang untuk melibatkan penduduk Jawa membantu usaha perangnya. Dengan melibatkan 10 ulama, kolonialis Jepang mengumumkan dibentuknya tentara sukarelawan Pembela Tanah Air (PETA). Dengan melibatkan para ulama, Jepang mengharapkan dukungan maksimum dari rakyat Jawa.

Dalam struktur tentara PETA ada dua pertimbangan, yaitu kepentingan militer dan kepentingan politik. Hal ini terlihat pada kebijakan rekrutmen personalianya. Untuk jabatan Daidan-cho (komandan batalyon) direkrut dari kalangan ulama. Latihan yang diberikan sangat dasar, hanya taktik kecil, dan tidak diberikan pengajaran tentang administrasi dan logistik.

Karena Jepang mengkhawatirkan sekiranya pengetahuan itu diajarkan akan memberikan kemampuan kepada satuan-satuan PETA untuk melakukan peperangan secara berlanjut sekiranya mereka sewaktu-waktu berontak terhadap Jepang.

Untuk jabatan Chodan-cho dan Shudan-cho (komandan kompi dan komandan peleton) diambil dari pemuda berlatar belakang anak-anak priyayi dan bekas pegawai pemerintah. Untuk budan-cho dan hei-tai (bintara dan prajurit) diambil dari pemuda muslim. Mereka diberikan latihan militer secara spartan oleh para Sido-kan (instruktur) orang Jepang menjadi militer profesional.

Daidan-ki (panji-panji tentara) PETA, harus terlihat berjiwa Islam, yaitu bulan bintang putih di atas dasar merah. Dari sini tampak para Daidan-cho diharapkan menjadi simbol partisipasi politik umat Islam dalam ketentaraan PETA.

Umat Islam menyambut baik pembentukan PETA, dengan harapan menjadi instrumen batu loncatan menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Setelah itu, barulah dilakukan pelatihan pertama untuk membentuk para pelatih di Seinen Dojo Cimahi pada Januari 1943. Selanjutnya pelatihan untuk pembentukan korps perwira di Rensei-tai Cimahi dan Magelang pada Juli 1943.

Setelah itu peresmian terbentuknya Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Bo-ei Gyugun Kanbu Rensei-tai), disingkat PETA di Bogor pada 3 Oktober 1943. Setelah Indonesia merdeka PETA menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Penulis, Ketua Umum MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here