Kamis, 13 Desember 2018
Direktur Rumah Sakit Umum Banten, Dwi Hesti Hendarti usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (24/1/2018).*

Kedua Pihak Ajukan Kasasi, Kasus Jaspel RSU Banten Berlanjut ke MA

SERANG, (KB).- Kasus dugaan korupsi dana jasa pelayanan (jaspel) Rumah Sakit Umum (RSU) Banten tahun 2016 senilai Rp 2,398 miliar dipastikan berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, kedua belah pihak baik Direktur RSU Banten yang menjadi terdakwa dalam kasus ini Dwi Hesti Hendarti maupun Kejari sama-sama mengajukan kasasi terkait putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Banten.

“Kedua belah pihak (Dwi Hesti Hendarti dan penuntut umum Kejari Serang) sama-sama mengajukan kasasi beberapa hari lalu,” ujar Panitera Muda (Panmud) Pidana Pengadilan Tipikor Serang, Nur Fuad, Ahad (20/5/2018).

Pada vonis PT Banten Dwi diganjar hukuman lebih berat ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Ia divonis pidana penjara selama lima tahun, uang pengganti sebesar Rp 1.557.912.794,87 subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan di tingkat Pengadilan Tipikor Serang, Dwi divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 100 juta serta uang pengganti atau kerugian negara Rp 782.955.794 subsider satu tahun. “Sikap kasasi karena tidak puas terhadap putusan banding. Itu adalah hak mereka (kedua belah pihak). Saat ini kami masih menunggu memori kasasi kedua belah pihak,” kata Nur Fuad.

Seperti diketahui, kasus jaspel RSU Banten bermula di tahun 2016 saat dianggarkan dana sebesar Rp 17.872.705.241. Dana tersebut diambil dari pendapatan RSU Banten sebesar Rp 41.182.933.475. Untuk teknis pembagian insentif dana jaspel, terdakwa menerbitkan dan mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor: 821/0514/RSUD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Sebelum menjadi 44 persen, dana jaspel di tahun 2015 dianggarkan 39 persen. Maret 2016 mengalami perubahan setelah terdakwa memerintahkan kepada tim penghitung dana jaspel untuk mengubah presentase dana jaspel dari 39 menjadi 44 persen atau naik 5 persen.

Kenaikan presentase jaspel tersebut oleh Dwi tidak diberitahukan kepada seluruh karyawan rumah sakit. Kenaikan insentif tersebut hanya diberitahukan kepada Wakil Direktur Penunjang Madsubli Kusmana, Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan Lilianni Budiyanto dan Wadir Kesehatan Iman Santoso. Dari 44 persen dana jaspel yang dianggarkan 6,2 persen sampai 6,3 persen ditransfer kepada empat direksi yang satu di antaranya Dwi. Keempatnya menerima dana jaspel dari bulan Juni sampai dengan Desember 2016.

Setelah ditransfer ke rekening tiga wakil direktur, selanjutnya sebagian besar dana jaspel tersebut diserahkan ke Dwi. Penyerahan dilakukan dengan cara tunai dan transfer melalui rekening Bank BJB milik Dwi. Dana jasa pelayanan medis 6,2 persen sampai dengan 6,3 persen merupakan dana yang ditempatkan oleh tim penghitung jaspel, sesuai dengan instruksi terdakwa di direksi dengan perincian 1,2 sampai dengan 1,3 persen sebagai dana un cost dan 5 persen sebagai dana yang digunakan untuk kepentingan akreditasi rumah sakit.

Sedangkan dana un cost disini digunakan Dwi untuk keperluan tidak terduga. Akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih. Dari Rp 1,8 miliar tersebut, kerugian negara sebesar Rp 1,068 miliar harus ditanggung oleh pihak lain. Sebab, dalam penggunaan dana jaspel untuk persiapan akreditasi sebesar Rp 1,068 miliar dilakukan tanpa mekanisme lelang. (FI)*


Sekilas Info

Relokasi SD Terdampak Tol Serang-Panimbang, Disdikbud Diingatkan Agar Proaktif

SERANG, (KB).- Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kabupaten Serang, Agus Erwana mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *