Kecuali Kota Tangerang dan Cilegon, Serapan Bankeu Capai 96,26 Persen

SERANG, (KB).- Realiasi serapan bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota tahun anggaran 2019 mencapai 96.26 persen. Secara umum realiasi bankeu kabupaten/kota di Banten sudah mencapai 100 persen, kecuali Kota Tangerang dan Kota Cilegon.

Diketahui, pada 2019 Pemprov Banten mengucurkan dana bankeu sebesar Rp 365 miliar. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp 60 miliar, Kabupaten Lebak Rp 55 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp 55 miliar.

Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata, masing-masing Rp 40 miliar.

Kepala Biro Adpem Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, berdasarkan hasil monitoring terhadap pertanggungjawaban bankeu, diketahui serapannya mencapai 96.26 persen.

“Kalau serapan tahun 2019 sebesar 96.26 persen,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Secara umum realiasi bankeun kabupaten/kota di Banten sudah mencapai 100 persen, kecuali Kota Tangerang dan Kota Cilegon.

“Enam kabupaten/kota 100 persen, kecuali Kota Tangerang dan Kota Cilegon 80 persen,” kata pria yang juga Plt Kabiro Bina Perekonomian ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, meski serapan bankeu kabupaten/kota baru diangka 96.26 persen, penyaluran dana yang dilihat dari surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah 100 persen.

“100 persen sudah keluar dari kitanya, sudah terserap. Kalau Biro Adpem itu monev terhadap SPJ. Kalau kita dari SP2D, karena bentuk juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)-nya sisa yang tidak terlaksanakan menjadi pendapatan kabupaten/kota. Itu yang terpenting bisa digunakan untuk program dan kegiatan serupa,” katanya.

Laporan pertanggungjawaban masing-masing kabupaten/kota juga sudah masuk di BPKAD Banten.

“Kalau menurut saya sih laporan sudah ada, masing masing kabupaten/kota sudah ada ke kita,” ujarnya.

Untuk pencairan bankeu tahun anggaran 2020 kemungkinan mulai bisa diajukan pada Februari 2020. Saat ini pembahasan juklak dan juknis untuk dasar pencairannya sudah masuk tahapan pembahasan.

“Jadi DPA kabupaten/kota karena dasar mereka harus ada juklas juknis kan untuk melakukan penjabaran APBD di masing masing kabupaten/kota. Nah mereka nanti buat DPA-nya. Sudah keluar DPA nya mereka sudah bisa mengajukan (pencairan),” ucapnya.

Proses pencairan bankeu tahun anggaran 2020 sama dengan tahun sebelumnya, yakni dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama 40 persen dan selanjutnya masing-masing 30 persen.

“Sama dengan 2019 sekala proses pencarian tiga kali biasa, 40, 30,30 kalau enggak salah,” ucapnya.

Penggunaan bankeu utamanya untuk kegiatan sesuai dengan prioritas Pemprov Banten, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Meski demikian, penggunaan inipun tak menutup kemungkin bisa digunakan sesuai kebutuhan kabupaten/kota, termasuk rehabilistasi bencana bagi Pemerintah Kabupaten Lebak.

“Sebetulnya kita berharap yah, untuk percepatan proses rehabilisasi rekonstruksi itu bisa dilakukan dari bantuan keuangan sudah ploting nanti gimana saja kedepannya,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here