Kecuali Dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Rapat OPD Dilarang Sediakan Mamin

SERANG, (KB).- Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dilarang menyediakan makan dan minum (mamin) dalam rapat-rapat internal. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran negara.

“Pak Sekda (Banten) masih pertimbangan, kaitan dengan rapat-rapat di internal yang artinya tidak dihadiri oleh pihak lain itu enggak mesti ada mamin,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani, saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Anggaran makan dan minum yang tersisa akibat adanya efisiensi, kata dia, bisa digunakan untuk biaya pembangunan. “Ada, nanti di perubahan anggaran (2019) kan bisa dimanfaatkan di pembangunan lain. Kalau totalnya (anggaran mamin) tanya ke BPKAD, enggak hapal,” katanya.

Dasar efisiensi dengan tidak menggunakan makan dan minuman dalam internal, kata dia, berdasar pada kondisi bahwa makan dan minuman untuk rapat kadang tidak habis. Sehingga, makan dan minuman yang ada jadi mubazir. “Selain hemat, juga sekarang diperiksa. Itu snack (makanan ringan), enggak habis,” ucapnya.

Namun, kata dia, larangan penggunaan makan dan minum dalam rapat tidak berlaku bagi rapat-rapat yang dihadiri pihak luar, seperti pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat. Larangan juga tidak berlaku bagi rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur.

“Edaran Pak Sekda minggu ini, kami sebagian (OPD) sudah menerapkan. Tapi kalau kegiatan rapat-rapat yang dihadiri gubernur dan wagub itu boleh, dipersilahkan (pakai makan dan minuman),” katanya.

Sebagai bentuk penghematan, makan dan minum dalam rapat dihadiri pihak luar atau gubernur juga tidak disediakan dalam bentuk box. Tapi disediakan secara prasmanan, sehingga dapat mengambil seperlunya.

“Misalnya bikin kopi, tapi sediakan dan bikin sendiri. Misalnya mau kue dua, mau tiga silakan, tapi enggak di dus,” tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan, rapat-rapat OPD pemprov tidak memakai makan dan minuman. Sekalipun ada, ke depan makan dan minuman diupayakan merupakan produk UKM di Banten.

“Rapat-rapat, kalau bisa nanti kerja sama dengan UKM, produk-produk untuk makanan bisa kerja sama. Persoalan intinya jangan boros, efisiensi artinya jangan boros, uang negara jangan kepakai untuk makan minum, itu intinya,” ucapnya.

Disinggung terkait anggaran makan dan minuman pemprov, mantan Wali Kota Tangerang ini tidak hapal. “Saya enggak begitu hapal, tanya ke Pak Sekda. Lebih efisiensi artinya penghematan anggaran, bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran makan dan minuman disebar ke setiap OPD pemprov. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten saja, anggaran makan dan minum melalui pengadaan langsung yang ditayangkan di LPSE Banten memiliki nilai pagu Rp 77.760.000.

Sementara, yang nilainya di atas Rp 200 juta sudah melalui proses lelang. Di antaranya, belanja mamin rapat dan pengadaan mamin kegiatan di Sekretariat DPRD dengan pagu paket Rp 4,7 miliar dan nilai kontrak dengan penyedia setelah lelang menjadi senilai Rp 3,8 miliar. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here