Selasa, 20 November 2018

Kebocoran PAD Disoal

CILEGON, (KB).- Pihak Badan Anggaran (Banang) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti dugaan manipulasi data dan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di sejumlah dinas, di hari pertama rapat kerja anggaran antara DPRD Cilegon dan Pemkot Cilegon, di Bogor, Selasa (21/11/2017). Dewan menginginkan hal tersebut untuk segera ditanggulangi, dalam rangka menggenjot PAD di 2018.

Anggota Banang DPRD Cilegon, Hasbudin mengatakan, telah mengamati dugaan tersebut sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, telah menjadi pembahasan internal Komisi III DPRD Cilegon. “Sebelum BPK RI Perwakilan Banten menyoroti dugaan manipulasi data, kami sudah mencium lama. Makanya, kami akan membahas hal ini dalam rapat anggaran,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam.

Menurut dia, indikasi manipulasi data dan kebocoran anggaran terlihat dari sejumlah sektor pajak dan retribusi. Salah satunya retribusi dari para juru parkir di sepanjang jalur protokol. “Selama ini kan juru parkir memungut jasa kepada para pengendara yang parkir di jalur protokol. Nah, itu retribusinya berapa tidak jelas,” ujarnya.

Pihaknya telah meminta praktik pungutan jasa parkir dihentikan kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon. Namun, nyatanya praktik pungutan parkir masih terjadi. “Juru parkir pada praktiknya hanya ganti baju, tadinya pakai seragam sekarang baju bebas. Mereka masih tetap memungut uang parkir, jadi masuknya ke mana itu,” ucapnya.

Selain dari jasa parkir, pihaknya melihat indikasi tersebut ada pada pajak dan retribusi hotel dan restoran. Ia melihat pada persoalan tersebut tidak jelas kontribusinya terhadap PAD. “Kami tidak yakin apakah beberapa hotel dan restoran memang membayar pajak atau tidak. Toh, ada salah satu restoran di Serang, sempat ditutup, karena persoalan pajak. Sementara, anak cabang restoran tersebut ada yang buka di Cilegon. Jangan-jangan restoran itu juga tidak bayar,” tuturnya.

Ia berharap, persoalan-persoalan tersebut untuk segera diselesaikan demi kepentingan peningkatan PAD di 2018. Salah satunya dengan menyiapkan tapping block, alat pendeteksi pembayaran pajak dan restribusi, di sejumlah hotel dan restoran. “Tapping block itu sedang tren di kabupaten/kota lain. Alat ini terbukti mampu meningkatkan PAD hingga 300 persen. Pemilik hotel dan restoran tidak bisa membohongi alat ini,” katanya.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon, menurut dia, telah melakukan pengadaan tapping block sebanyak 58 unit. Terkait hal tersebut, dia memberikan apresiasi. “Kami apresiasi kepada BPKAD yang telah membeli alat-alat ini. Tinggal membahas di mana saja alat itu akan dipasang. Ke depan kami pun akan mendorong tapping block untuk diperbanyak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Andi Affandi menuturkan, pada dasarnya telah menghentikan penarikan retribusi dari para juru parkir di jalur protokol. Pihaknya telah mengimbau kepada para juru parkir untuk tidak menarik pungutan kepada pemilik kendaraan. “Sebetulnya, kami sudah menghentikan penarikan retribusi. Jika di jalur protokol atau persimpangan jalan masih terlihat juru parkir, itu sepenuhnya masyarakat sekitar,” ucapnya.

Menurut dia, untuk menertibkan keberadaan para juru parkir, pihaknya telah melakukan konsultasi kepada Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dishub Banten. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari dua instansi terkait. “Kami sudah meminta petunjuk, harus seperti apa dalam mengatasi persoalan para juru parkir. Jika memang bisa kami kelola, maka akan kami lakukan. Tapi, sampai sekarang belum ada petunjuk, kami masih menunggu jawaban baik dari Kemenhub maupun Dishub Banten,” tuturnya. (AH)***


Sekilas Info

Satpol PP Gelar Razia, Tempat Hiburan Malam Mendadak Patuh

CILEGON, (KB).- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon bersama Kepolisian Resor (Polres) Cilegon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *