Kebijakan Ekonomi Hijau

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Seorang anak pulang demonstrasi, matanya merah, perutnya lapar. Sampai di rumah orangtuanya belum pulang berdagang, padahal sudah malam. Dibukanya kulkas, “Yaa Tuhan, ini apa?”, lalu ia memutuskan menahan lapar. Kulkas hanya berisi air mineral dan sayur mentah sedikit layu.

Tidak hanya kulkas yang sepi, sebagian kondisi ekonomi dunia memang sedang kurang bergairah dan tensinya menurun. Ketegangan perdagangan Amerika dan Tiongkok dianggap jadi salah satu pemicunya. Walaupun secara umum kecenderungan penurunan juga bisa jadi disebabkan oleh faktor lainnya, seperti isu politik regional, perubahan iklim, ekspor impor yang cenderung proteksionis dan lainnya.

Menghadapi melemahnya pertumbuhan, BI membuat beberapa kebijakan, salah satunya memberi perhatian pada ekonomi ramah lingkungan melalui pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTP) atau uang muka untuk kredit atau pembiayaan properti dan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan yang akan diberlakukan pada 2 Desember 2019.

Pelonggaran ini merupakan rangkaian dari beberapa kebijakan BI melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 yang lalu. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI menurunkan suku bunga acuan yang diturunkan sebesar 25 basis point. Berdasarkan perubahan tersebut, maka BI 7-day Reserve Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50% dan Lending Facility menjadi 6,00%.

Satu paket dengan kebijakan suku bunga tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, BI merelaksasi kebijakan makroprudensial kredit perbankan berupa pengaturan dan penyesuaian Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah), pelonggaran uang muka (LTV/FTV) kredit properti sebesar 5%, untuk kredit kendaraan 5 sampai 10%, dan tambahan keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan berwawasan lingkungan sebesar 5%. Bauran kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekononomi Indonesia yang ada pada kirasan 5% lebih.

Kebijakan BI yang memberikan kelonggaran ekstra bagi bisnis properti dan kendaraan berwawasan lingkungan sudah tepat. Hal ini sejalan dengan publikasi The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 8 Oktober 2018 berjudul The Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15). Laporan ini merupakan lanjutan dari consensus Paris 2015.

Secara umum laporan ini berisi dampak negatif pemanasan global. Bahwa kondisi kenaikan 1,5°C merupakan batas yang harus dijaga. Menjaga agar tidak naik setengah derajat saja (menghindari 2 °C), bisa menjaga ratusan juta orang dari kemiskinan. Perlu perhatian bersama untuk mengurangi pemanasan global. Karena pemanasan global meningkatkan risiko terhadap kesehatan, kehidupan, ketahanan pangan, ketersediaan air, keamanan dan tentu saja pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pelonggaran uang muka kredit/pembiayaan properti dan kendaraan berwawasan lingkungan adalah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi global.

Kriteria bangunan berwawasan hijau jika mengacu kepada Peraturan KemenPUPR No. 02/PRT/M/2015 adalah: a) mampu menghemat konsumsi energi rata-rata 25%, b) penghematan konsumsi air rata rata 10%, c) memiliki tatakelola sampah mandiri, d) material bangunan berbahan lokal dan ramah lingkungan ; dan e) memaksimalkan fungsi ruang terbuka hijau pekarangan.

Selain mengacu kepada regulasi tersebut, properti dapat dikatakan berwawasan lingkungan jika memiliki pengakuan dari salah satu lembaga standar yang ditetapkan oleh lembaga yang terafiliasi dengan Green Building Council International. Jika ingin mendapatkan kelonggaran seperti ini, pastikan properti memiliki sertifikat green building dari pemerintah atau otoritas standar yang diakui.

Kendaraan berwawasan lingkungan yang memperoleh kelonggaran uang muka adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana Perpres No. 55 tahun 2019. Kendaraan listrik yang dimaksud adalah : 1) kendaraan listrik berbaterai yang mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari sumber daya eksternal (Electric Vehicle), 2) kendaraan listrik berbaterai yang pasokan listriknya dari mesin pembakaran kendaraan (Hybrid Electric Vehicle), dan 3) kendaraan listrik berbaterai yang pasokan listriknya berasal dari eksternal dan pembakaran kendaraan (Plug in Hybrid Electric Vehicle).

Sebagai contoh jika sebelumnya uang muka kredit rumah type 70 adalah 15% (LTV 85%), dengan pelonggaran 5% maka menjadi 10% (LTV 90%). Jika perumahan memiliki sertifikat bangunan hijau, maka setelah tambahan pelonggaran hanya perlu membayar uang muka 5% (LTV 95%). Sementara untuk kendaraan bermotor sebagai contoh adalah kendaraan roda dua. Saat ini uang muka kendaraan roda dua adalah 20%. Dengan pelonggaran maka uang muka menjadi 15%. Jika memiliki standar kendaraan hijau, maka uang muka diturunkan kembali menjadi 10%. Menarik bukan.

Tentunya kebijakan pro-hijau BI ini akan semakin efektif jika pemerintah dan masyarakat ikut bersama menyokongnya. Pada sektor properti misalnya, pemerintah bisa saja mendukung kemudahan layanan administrasi prioritas untuk developer yang memiliki komitmen ekonomi hijau dan masyarakat yang mau membeli properti. Betapa pun kelonggaran dilakukan, tanpa diimbangi efisiensi pada proses administrasi kepemilikan rumah, maka relaksasi BI akan ditanggapi pasar secara rileks.

Demikian pula dengan kredit kendaraan. Pemerintah perlu membuat kebijakan dampingannya. Misalnya uji emisi rutin, kebijakan pajak kendaraan berdasarkan emisi, mengembangkan infrastruktur bagi kendaraan berwawasan lingkungan, dan sebagainya. Tentu saja ini membutuhkan waktu untuk dapat segera diimplementasi.

Akhirnya, relaksasi kebijakan BI memberi pesan bahwa sudah saatnya kita berpihak pada ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini tentu tidak akan berarti tanpa adanya respon positif dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri dan masyarakat. Bukan kah kita semua sepakat, bahwa kesadaran ekologi pasti berdampak kepada kesejahteraan yang lebih baik. (Penulis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here