Kasus Tunda, Sejumlah ASN Pemkab Pandeglang Dipecat

PANDEGLANG, (KB).- Sebanyak 12 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Dari 12 ASN tersebut, empat di antaranya dalam proses pemecatan. Mereka dianggap terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

Keempatnya adalah terdakwa kasus korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang kini telah mendekam di Rutan Klas IIB Pandeglang. Sedangkan 8 ASN lainnya masih diupayakan Pemkab untuk ditinjau ulang oleh BKN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta membenarkan ada 12 ASN yang dikenakan sanksi PTDH oleh BKN. Namun empat orang sedang dalam proses pemecatan dan delapan lainnya sedang diajukan Pemkab ke BKN agar mendapat pengampunan. Sebab, mereka sudah melaksanakan sanksi badan dan materi.

“Kami berharap mudah-mudahan yang 8 ASN itu ada pertimbangan agar diberhentikan dengan hormat, itu hanya upaya kami saja,” kata Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta kepada Kabar Banten, Ahad (5/5/2019).

Menurut Fahmi, kasus korupsi melibatkan ASN sudah berjalan lama, karena rata-rata merupakan tersangka kasus korupsi di tahun 2013. Fahmi mengatakan, kasus yang dialami 8 ASN itu berbeda-beda perkaranya, sehingga mereka tidak perlu dilakukan PTDH.

“Kalau BKN tidak bisa memberikan pertimbangan, mohon maaf kami juga akan memberikan pertimbangan sama dengan pemerintah pusat,” tuturnya.

Namun demikian, Fahmi enggan membeberkan identitas 8 ASN dan kasus yang dihadapi. Soalnya, hal itu termasuk dalam privasi seseorang. “Kalau itu, jangan lah, itumah kan menyangkut privasi. Yang pasti jumlah keseluruhan yang sudah kami ajukan penjatuhan PTDH ada empat ASN dan 8 ASN sedang diminta agar ditinjau ulang,” ucapnya.

Fahmi menjelaskan, 4 ASN lain yang putusannya sudah inkrah dan telah diajukan penjatuhan PDTH ke bagian hukum sejak tanggal 30 April kemarin. Saat ini tinggal menunggu tanda tangan bupati.

“Yang kami tindak lajuti untuk diberhentikan sekarang berkasnya sudah ada di bagian hukum dan akan ditandatangani oleh Bupati Pandeglang. Ya, itu ada 4 ASN, namun seorang dari mereka sedang upaya kasasi,” ucapnya.

Sementara itu anggota Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, dengan adanya kasus tersebut serahkan sepenuhnya kepada Pemkab.
“Kalau itu kan ada aturannya. Tentu kita serahkan kepada Pemkab dan terpenting tidak menyalahi aturan,” katanya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here