Kasus Suap Amdal Transmart Cilegon: Kadishub Bantah Ditekan Iman

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Andi Afandi saat dihadirkan oleh tim kuasa hukum Tb. Iman Ariyadi sebagai saksi yang meringankan atau A De charge di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (28/3/2018).*

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cilegon Andi Afandi membantah mendapat tekanan dari Wali Kota Cilegon non aktif Tubagus Iman Ariyadi terkait rekomendasi analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin). Pernyataan tersebut disampaikan Andi saat dihadirkan oleh tim kuasa hukum Iman sebagai saksi yang meringkan atau A De charge di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (28/3/2018).

“Proses sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jadi selama ini tidak ada intervensi dari wali kota,” ujar Andi di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Efiyanto dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haerudin. Ia mengatakan, Disbub Kota Cilegon juga memberikan rekomendasi teknis (rekomtek) terkait amdal lalin dalam sebuah proyek pembangunan Transmart Cilegon.

“Untuk amdal lalin ini bergantung dengan jalan yang digunakan yang dibagi menjadi 3 yaitu jalan kota, provinsi dan nasional. Untuk pengeluaran izin amdal lalin transmart itu dari provinsi. Kami hanya memberikan rekomendasi dari hasil kajian yang harus dilakukan pemohon,” katanya. Dijelaskan Andi, dokumen amdal lalin itu merupakan salah satu syarat yang wajib dibuat, setiap pembangunan yang menimbulkan kemacetan. Amdal lalin juga sebagai syarat dikeluarkannya izin operasional yang menjadi dasar izin mendirikan bangunan.

“Amdal lalin harus diutamakan. Kami mendalami soal materi isinya, seperti dampak kemacetan maupun sarana dan prasarana. Kami juga memberikan masukan. Intinya transportasi masyarakat jangan terganggu,” ucapnya. Hasil kajian amdal lalin, kata Andi, diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Apabila tidak diterbitkan, maka aktivitas lalu lintas di lokasi pembangunan akan dihentikan. “Jika tidak terbit amdal lalin, maka aktivitas lalin di lokasi pembangunan dihentikan. Kami sifatnya hanya rekomendasi kepada PT KIEC,” katanya.

Pernyataan Andi tersebut diamini oleh Iman. Selama memimpin Kota Cilegon, dirinya tidak pernah melakukan intervensi dalam persoalan perizinan termasuk rekomendasi amdal pembangunan Mal Transmart Kota Cilegon dimana dia didakwa meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada PT KIEC dan PT BA. Segala macam bentuk perizinan kewenangannya diserahkan langsung kepada kepala dinas teknis terkait.

“Kami telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cilegon nomor 42 tahun 2009 dimana segala perizinan kewenangannya ada di kepada dinas. Artinya jika ada intervensi dari kepala daerah anda (Andi) akan menolaknya. Tanggung jawabnya (perizinan) diserahkan kepada SKPD terkait,” tuturnya. Rencananya sidang akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon nonaktif, Ahmad Dita Prawira dan politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri. Kedua terdakwa tersebut akan bersaksi untuk Iman. (FI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here