Kamis, 21 Juni 2018

Kasus Pengelolaan Parkir Melebar, PT CLS Terancam Pidana

CILEGON, (KB).- Aksi perusakan segel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di loket parkir Mal Ramayana Cilegon yang diduga dilakukan pihak pengelola parkir PT Charlies Lestari Sentosa (CLS), berbuntut panjang. Kini pihak Satpol PP sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Sumber Kabar Banten mengatakan, jika kabar itu benar, PT CLS bisa terancam pidana karena sengaja merusak atribut milik negara.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 232 Ayat (1) tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan, ancaman hukuman yang bisa dikenakan kepada PT CLS adalah empat tahun kurungan.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur ketika dihubungi, Ahad (25/2/2018), mengaku baru mengetahui ada perusakan segel yang dipasang pihaknya. “Kami akan tindak lanjuti,” katanya. Ia akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon.

Menurut Juhadi, masyarakat berhak menolak jika pihak pengelola meminta uang karcis parkir kepada para pengunjung mal. Bahkan Satuan petugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), kata dia, sudah bisa melakukan operasi jika pihak pengelola tetap melakukan transaksi. “Saber Pungli juga sudah bisa melakukan penangkapan. Sebab, kami sudah resmi menutup pengelolaan parkir. Artinya, jika tetap ada penarikan uang, sudah masuk ranah pungli,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah petugas parkir berseragam merah merusak segel Satpol PP Cilegon di loket pembayaran parkir bagian belakang mal, pasca penutupan paksa, Jumat (23/2/2018). Mesin tiket karcis kendaraan roda dua di depan mal juga ditutup plastik hitam, bahkan spanduk bertuliskan pemberitahuan pembekuan pengelolaan parkir di samping mesin tiket karcis roda dua dicabut.

Surat izin palsu

Sementara itu pengelolaan parkir Pasar Blok F atau yang dikenal dengan sebutan Pasar Kelapa juga menimbulkan masalah. Sebab, beredar surat izin pengelolaan parkir yang diduga palsu. Hal itu terungkap setelah seorang warga, Jubaedi, yang mengklaim telah mengantongi surat izin mengelola parkir Pasar Blok F mendatangi kantor Dishub Kota Cilegon, pekan lalu. Jubaedi yang didampingi pengacaranya, Silvi Shohawi Haiz meminta klarifikasi terkait surat izin pengelolaan parkir yang diterimanya.

“Kedatangan kami ingin meminta klarifikasi dari Dishub terkait surat izin pengelola parkir atas nama klien saya Jubaedi. Dimana mendapat surat izin untuk mengelola parkir di Pasar Blok F. Masalahnya, kata dia, kini Jubaedi tidak bisa mengelola parkir karena sudah ada surat izin pengelola parkir yang dikeluarkan oleh UPTD Pasar tersebut. Karena itu, Jubaedi memilih tidak melanjutkan mengelola parkir di pasar tersebut karena khawatir tidak kondusif,” ujarnya. Ia mengaku merasa ditipu oleh oknum pegawai Dishub berinisial S dan B. (HS/AH)***


Sekilas Info

Pemudik Kendaraan Umum Turun 11 Persen

CILEGON, (KB).- Jumlah penumpang pengguna kendaraan umum selama arus mudik 2018 ini, mengalami penurunan hingga …

One comment

  1. Coba aja petugas dishub,satpol pp dan/atau dpmptsp berpura-pura sebagai pengunjung (masuk ke ramayana tanpa menggunakan atribut kedinasan)
    Apabila diminta uang parkir,berpura-pura menolak tapi masih tahap normatif.
    Endingnya tetep ngasih duit yg diminta,tp harus minta tanda bukti juga serta harus direkam percakapannya sebagai bukti.
    Bukti adanya pungli,jangan ada pembiaran pungli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *