Senin, 20 Agustus 2018

Kasus Normalisasi Karangantu: Mantan Kepala DSDAP Banten Dieksekusi

SERANG, (KB).- Setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA), Kejari Serang menahan mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) Banten, Iing Suwargi, di Lapas Klas II A Serang, Senin (15/1/2018). Ia dieksekusi untuk menjalani pidana penjara selama enam tahun terkait kasus korupsi proyek Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Normalisasi Karangantu Tahun 2012 senilai Rp 4,8 miliar.

Pantauan Kabar Banten, Iing mendatangi langsung Kejari Serang setelah menerima surat panggilan untuk dieksekusi. Ia datang ke Kejari Serang sekitar pukul 15.15, dengan didampingi kuasa hukumnya, Tubagus Sukatma. Selama satu jam lebih berada di ruang Kasi Pidsus Kejari Serang Agutinus Olav Mangontan, dia kemudian dibawa ke mobil tahanan menuju Lapas Klas II A Serang.

Pengacara Iing, Tubagus Sukatma mengatakan, kliennya sudah bersikap kooperatif dan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA). Sejak awal, Iing telah siap dengan segala konsekuensi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. “Sejak awal risiko yang dihadapi Pak Iing sudah tahu dan saya sudah beritahukan. Beliau (Iing) akan melaksakan putusan di tingkat Mahkmah Agung,” ujar Sukatma.

Ia menjelaskan, sejak awal Iing merasa yakin tidak bersalah hingga berani mengambil langkah banding dan kasasi ke MA. Sebab, berdasarkan fakta persidangan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Iing menerima sesuatu atau mengondisikan proyek terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DSDAP Banten.

“Sejak awal kami yakin tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum dan tidak cukup bukti mempermasalahkan klien saya selaku terdakwa, sampai dengan putusan ini (kasasi). Kalau berdasarkan dengan putusan sebelumnya dan fakta-fakta sebelumnya, tidak ada satupun yang dapat membuktikannya itu (mengatur proyek dan menerima uang),” ucap Sukatma.

Ajukan PK

Besar kemungkinan, kata Sukatma, pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Sebelum mengambil langkah PK tersebut, ia akan mempelajari isi putusan kasasi yang menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman. “Saya akan pelajari isi putusan tersebut. Tentu hak klien saya untuk menempuh upaya hukum peninjauan kembali,” kata Sukatma.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Serang Agustinus Olav Mangontan mengatakan, berdasarkan isi putusan majelis hakim MA yang diketuai oleh Artidjo Alkostar bersama dua hakim anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Krisna Harahap tertanggal Senin 20 November 2017 permohonan kasasi Iing ditolak. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum Kejari Serang. “Dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Olav.

Selain pidana enam tahun, Iing juga diganjar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 215 juta subsider 1 tahun penjara. Putusan tersebut lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. “Putusan Pengadilan Tinggi Banten pidana selama 18 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan dan uang pengganti Rp 215 juta subsider 1 tahun,” ucap Olav.

Di tingkat banding perkara dengan Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.BTN diputus oleh Abdul Hamid Pattiradja sebagai ketua majelis didampingi Guntur Purwanto dan Dermawan S. Djamian sebagai hakim anggota, perkara tersebut diputus pada Kamis 8 Desember 2016. Isi putusannya menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (27/9/2016).

Perbuatan Iing menurut Ketua Majelis Hakim PN Serang, Ni Putu Sri Indayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pengusaha Iyus Priatna dan Kepala Kantor PT BPP Cabang Serang Dadang Prijatna (inkrah masing-masing pidana 1 tahun).

Ketiganya dinilai telah terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Iing dinilai majelis hakim telah menyelewengkan kewenangannya selaku Kepala DSDAP Provinsi Banten, pengguna anggaran (PA) serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek tersebut. Hal tersebut berdasarkan adanya pertemuan antara Iing dengan Komisaris PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tb. Chaeri Wardana alias Wawan dan Kepala Kantor PT BPP Cabang Serang, Dadang Prijatna. (FI)***


Sekilas Info

Meriahnya Perayaan HUT RI di Kramatwatu

SERANG, (KB).- Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk menyambut sukacitanya Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 73. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *