Kamis, 24 Mei 2018

Kasus Korupsi Normalisasi Karangantu Rp 4,8 Miliar, MA Tolak Kasasi Iing Suwargi

SERANG, (KB).- Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten, Iing Suwargi, resmi menyandang status terpidana. Dia divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Normalisasi Karangantu Tahun 2012 senilai Rp 4,8 miliar.

“Permohonan kasasi yang bersangkutan (Iing) telah ditolak. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa dari Kejari Serang,” ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Serang, Nur Fuad, Kamis (23/11/2017).

Nur Fuad mengatakan, putusan kasasi tersebut telah dimuat di website resmi MA. Perkara tersebut, diputus oleh Ketua Majelis Hakim Artidjo bersama dua Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Krisna Harahap, 20 November 2017. Kendati demikian, belum diketahui isi putusan tersebut, karena baru sebatas pemberitahuan. “Isinya saya belum tahu (hukuman pidananya),” katanya.

Nur Fuad menuturkan, putusan MA tersebut belum disampaikan kepada kedua belah pihak. Sebab, pihaknya belum menerima petikan atau salinan putusan lengkap yang dikirim MA. “Kami akan kirim setelah diterima (dari MA). Biasanya yang kami terima pertama adalah petikan (isi putusan ringkas) bukan salinan putusan,” tuturnya.

Sebelumnya, pada putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten Iing telah divonis 18 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan dan uang pengganti Rp 215 juta subsider 1 tahun. Perkara dengan Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.BTN diputus pada Kamis 8 Desember 2016 oleh Abdul Hamid Pattiradja sebagai ketua majelis didampingi Guntur Purwanto dan Dermawan S. Djamian sebagai hakim anggota.

Perkara tersebut diputus pada 8 Desember 2016. Isi putusannya menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang, 27 Juli 2016. Perbuatan Iing, menurut Ketua Majelis Hakim PN Serang, Ni Putu Sri Indayani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pengusaha Iyus Priatna dan Kepala Kantor PT BPP Cabang Serang Dadang Prijatna (inkrah masing-masing pidana 1 tahun).

Ketiganya dinilai telah terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (FI)***


Sekilas Info

Aktivitas Nelayan di Bulan Ramadan, Menantang Dahaga di Lautan

Ramadan memang bulan yang didalamnya penuh berkah. Berbagai cara dilakukan masyarakat, khususnya umat muslim dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *