Kasus Ijazah Palsu, Hakim Tolak Bebaskan Abdullah

SERANG, (KB).- Keinginan anggota DPRD Kabupaten Serang Abdullah bebas dari jerat dakwaan penuntut umum Kejati Banten terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu paket C kandas. Ketua Majelis Hakim Sumantono yang mengadili politisi dari Partai Hanura tersebut menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (19/10/2017).

Sidang beragendakan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. “Mengadili menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya,” ujar Sumantono dalam sidang yang dihadiri JPU Kejati Banten Dirja.
Penolakan tersebut setelah sebelumnya, Abdullah melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan terkait dakwaan JPU. Sebab menurut kuasa hukum Abdullah, Mersi dakwaan JPU tidak jelas, tepat, beralasan dan sangat menyudutkan.

Selain itu juga dakwaan dibuat tidak dengan terperinci mengenai identitas serta tindak pidananya. Oleh karena itu dakwaan tersebut harus digugurkan sesuai dengan Pasal 143 KUHAP. Kasus tersebut menurut Mersi bermula dari bujukan Ahmad Soleh, kolega kliennya dari satu partai. Ahmad telah menyarankan Abdullah menggunakan ijazah palsu untuk pendaftaran caleg setelah hasil pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Asy Sukriyah dinyatakan tidak lulus ujian paket C.

Ahmad dituding Mersi memanfaatkan Abdullah apabila dia terpilih sebagai anggota DPRD maka dapat digugurkan melalui proses antar waktu (PAW) dan digantikan oleh pelapor mengingat berasal dari daerah pemilihan yang sama. Abdullah sendiri merupakan orang yang tidak sengaja atau yang mempunyai niat jahat (mens rea) melakukan pemalsuan surat atau memakai isinya yang tidak benar melainkan hanya dibujuk oleh saudara Dadi yang saat ini sedang dalam pencarian petugas.

Namun dari argumentasi Mersi tersebut, majelis hakim memiliki pendapat lain. Menurut majelis, keberatan kuasa hukum Abdullah telah memasuki pokok perkara sehingga harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan. “Menurut majelis hakim dalil tersebut telah menyangkut materi pokok perkara,” kata Sumantono. Dengan ditolaknya eksepsi Abdullah tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi. Rencananya sidang akan kembali digelar pada Selasa (24/10/2017) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (FI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here