Jumat, 22 Juni 2018

Kasus Hasbudin Semakin Pelik

CILEGON, (KB).- Kasus yang menimpa Ketua Fraksi PAN DPRD Cilegon Hasbudin atas insiden dugaan pemukulan terhadap Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Cilegon Yusuf Amin, masih berlanjut. Meskipun Hasbudin telah menyatakan permintaan maaf baik secara pribadi maupun kepartaian kepada Yusmin, panggilan akrab Yusuf Amin, namun politisi PDI Perjuangan tersebut hingga kini belum mencabut gugatan yang telah ia lontarkan kepada Polres Cilegon.

Bahkan, permasalahan yang menimpa Hasbudin semakin pelik. Jumat (2/3/2018) kemarin, Badan Kehormatan (BK) DPRD Cilegon merespons laporan Yusmin atas dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Hasbudin. Wakil Ketua BK DPRD Cilegon Sofwan Marjuki telah memanggil Hasbudin dan Yusmin untuk dimintai keterangan. “Tadi kami memanggil Pak Hasbudin dan Yusmin, untuk meminta keterangan atas dugaan insiden pemukulan. Hasilnya, ada perbedaan kesaksian yang diberikan kedua belah pihak,” ujar Sofwan kepada wartawan.

Perbedaan yang dimaksud, kata Sofwan, Yusmin mengatakan jika Hasbudin telah melakukan pemukulan yang membuat wajah di bagian kanan terluka. Sementara Hasbudin membantah jika dia tidak memukul, melainkan mencengkram kerah baju Yusmin. “Letak perbedaannya di situ, Pak Yusmin bilang dipukul, sementara Pak Hasbudin bilang mencengkram kerah baju. Berkaitan dengan luka di wajah kanan Pak Yusmin, Pak Hasbudin menduga itu karena ketidaksengajaan ketika dirinya mencengkram kerah baju. Sementara Pak Yusmin berkata itu murni memukul,” ujarnya.

Terkait hal itu, kata Sofwan, BK akan memanggil sejumlah saksi lain untuk memperjelas kronologi kejadian. Saksi tersebut tidak lain Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon Nurrotul Uyun, anggota Fraksi PKB Meri Okta Mega Anjasari, dan sopir kendaraan dinas DPRD Cilegon Jajuli. “Ketiga orang saksi ini akan kami panggil Senin (5/3/2018). Untuk itu, rapat BK akan kami lanjutkan pekan depan,” ujarnya.

Ketua BK DPRD Cilegon Reno Yanuar mengatakan, ada sejumlah sanksi indisipliner yang bisa diberikan lembaga yang ia pimpin kepada Hasbudin. Yakni mulai dari sanksi lisan, tulisan, hingga PAW. “Saat ini kami belum bisa memvonis apakah Hasbudin betul melakukan pemukulan atau tidak. Tapi jika benar terjadi pemukulan, sanksi indisipliner PAW bisa diberikan kepada Pak Hasbudin,” katanya.

Proses hukum

Seperti diketahui, Yusuf Amin telah melaporkan kejadian yang dialaminya Kamis (1/3/2018), ke Kepolisian Resor (Polres) Cilegon. Kapolres Cilegon AKBP Rhomdon Natakusumah, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan Yusuf Amin ke Polres Cilegon. “Laporan ini diproses sesuai tugas kami,” ujarnya singkat.

Sementara itu sejumlah elemen masyarakat Kota Cilegon menyesalkan terjadinya kericuhan dua anggota DPRD Kota Cilegon.
“Kami sangat menyayangkan sekali insiden tersebut, karena anggota dewan dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi warga bukan untuk bikin keributan,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gappura Banten, Husein Saidan.

Seharusnya, menurut dia, insiden itu tidak perlu terjadi mengingat dewan adalah panutan rakyat sekaligus “public figure”. Selama ini masyarakat menaruh kepercayaan kepada 35 wakil rakyat yang terpilih,namun apabila amanah itu tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan sangat kecewa.

Senada dikatakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon Hifdullah. Bahkan ia terperanjat kaget ketika mengetahui ada anggota dewan main tinju. “Kedua orang itu saya kira bukan anak kecil yang memperebutkan mainan, ini lebih kepada bagaimana anggota dewan menyuarakan aspirasi masyarakat. Malu sama jabatan, kami berharap insiden ini tidak terulang lagi,” ucap Hifdullah.

Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Cilegon Supriyadi meminta kasus penganiayaan yang melibatkan anggota legislatif tersebut diproses sesuai prosedur hukum. ” Jangan ada orang yang merasa kebal hukum di negara ini. Persoalaan hari ini yang dilakukan tidak mengajarkan etika politik yang baik. Sepatutnya anggota dewan bisa berpikir rasional terkait persoalan, jangan main hajar saja,” ucap Supriyadi. “Sepatutnya pihak berwajib memproses hukum agar nanti tidak ada gaya-gaya pendidikan politik seperti itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum PDI Perjuangan Kota Cilegon Tubagus Amri wardhana, SH. MH dengan tegas mengatakan, dirinya akan mengawal kasus ini sampai ke pengadilan, agar semua tahu bahwa tidak akan lagi ada gaya premanisme di Kota Cilegon.
“Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi di lakukan oleh oknum anggota Dewan, hukum harus ditegakkan tidak peduli anggota Dewan sekalipun,” ujarnya.

Seperti diketahui, dua anggota dewan yakni Yusuf Amin mendapat pukulan dari anggota dewan dari Fraksi PAN Hasbudin, Kamis (1/3/2018). Kejadian sempat menarik perhatian masyarakat, mengingat dua orang tersebut adalah anggota legislatif. (HS/AH)***


Sekilas Info

Bos Pusat Oleh-oleh Diduga Cabuli Karyawatinya

CILEGON, (KB).- Seorang pemilik pusat oleh-oleh di Kawasan Pantai Anyer, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, berinisial …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *