Minggu, 21 Januari 2018

Kasus Genset RSU Banten, WH: Kalau Pejabat Korupsi, Tindak!

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi pengadaan genset Rumah Sakit Umum (RSU) Banten tahun 2015 senilai Rp 2,2 miliar kepada penyidik Kejati Banten. Mantan Wali Kota Tangerang ini meminta kepada Kejati Banten menindaklanjuti setiap indikasi tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

“Periksa (minta kepada penyidik). Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi tindak lanjuti. Saya percayakan dan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum di Kejati,” ujarnya kepada wartawan seusai acara Workshop Peran Strategis Kejakasaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula Kejati Banten, Kamis (7/12/2017).

Dia meminta kepada penyidik agar menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi di Banten. Sebab, korupsi dianggap sebagai ancaman dalam upaya pemerintah dalam membangun daerah. Selain itu juga perilaku korupsi juga membuat repot gubernur. “Siapa yang korupsi tindak itu saja, biar enggak bikin repot gubernur nanti,” katanya.

Ia menuturkan masih adanya perilaku korup disebabkan oleh gaya hidup. Sebab, dari aparatur sipil negara (ASN) gaji dan tunjangan dirasa cukup tinggi. Bahkan di Kota Tangerang gaji dan tunjangan pegawai sudah mencapai Rp 40 juta lebih. “Kita kayaknya enggak kapok-kapok. Kita tidak bahagia karena kelakuan kita sendiri. Penghasilan dari pekerjaan kita sebenarnya cukup. Cukup dengan istri satu, rumah satu. Kalau istrinya dua, rumah dua yah enggak cukup karena kebutuhannya lebih banyak, padahal dia pegawai,” tuturnya.

Kejati Banten, kata pria yang akrab disapa WH ini mengaku tidak mencari-cari kesalahan pejabat. Bahkan Kejati Banten telah membantu pemerintah melalui TP4D. “Kejati cukup humanis dan membantu kita. Kita yang harusnya transparan dari awal. Kita punya anggaran segini boleh enggak, hibah boleh enggak? bagaimana aturannya?. Mereka sudah siap membantu kita jadi tidak perlu ditakuti lagi. Kita saling bersinergi,” katanya.

Ia tidak menampik di lingkungan Pemprov Banten masih ada perilaku korup dengan adanya pemotongan-pemotongan anggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai. Bahkan ada pihak yang datang ke pejabat dengan menjual namanya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, oknum jaksa dan oknum kepolisian dengan alasan minta pengamanan proyek.

“Oleh karena itu Pak Kajati bantu saya, Pak Kajari Bantu saya. Kalau kita fokus pembangunan infrastruktur tahun ini anggarannya sampai sekitar Rp 1,4 triliun minimal targetnya 100 kilometer (jalan). Bahkan saya paksa jalan-jalan rusak yang punya provinsi selesaikan tahun ini, tapi PU bilang beri waktu 2 tahun,” tuturnya. (FI)***


Sekilas Info

Bulog Siap Beli Hasil Panen Petani

SERANG, (KB).- Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Serang, Fansuri mengatakan, bulog bersedia membeli hasil panen …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *