Kamis, 15 November 2018

Kasus Dugaan Tindak Kekerasan Hasbudin, Fakih: Reno Harus Independen

CILEGON, (KB).- Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon masih mengusut kasus dugaan tindak kekerasan, yang melibatkan Ketua Fraksi PAN DPRD Cilegon Hasbudin terhadap Yusuf Amin (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Cilegon). Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Cilegon, Fakih Usman Umar meminta Ketua BK, Reno Yanuar untuk independen.

Untuk diketahui, BK telah memanggil Hasbudin dan Yusuf Amin untuk menyikapi insiden tersebut. Agenda berikutnya, BK yang dipimpin Reno Yanuar akan memanggil sejumlah saksi, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun, anggota Fraksi PKB, Meri Okta Mega Anjasari, dan sopir kendaraan dinas DPRD Cilegon, Jajuli.

Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar mengatakan, insiden tersebut pada dasarnya persoalan perorangan. Sehingga, BK perlu mengedepankan kode etik daripada kepentingan politik. “BK menurut saya harus bisa menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan kode etik,” katanya, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, tidak akan melakukan intervensi terhadap keputusan BK. Ia berharap, para anggota BK tidak mencampurkan bumbu politik dalam upaya penyelesaian kasus Hasbudin dan Yusuf Amin. “Salah seorang anggota yang terlibat dalam kasus itu kan dari anggota PDIP, sementara Ketua BK-nya juga dari PDIP. Jadi, jangan ada intervensi politik atas kejadian ini. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.

Ia berharap, kejadian tersebut menjadi pemicu introspeksi diri terhadap seluruh anggota DPRD Cilegon dan unsur pimpinan DPRD Cilegon. Ia selaku pimpinan tertinggi DPRD Cilegon memohon maaf kepada masyarakat Cilegon atas munculnya insiden dugaan penganiayaan yang melibatkan dua anggota DPRD Cilegon. “Saya pribadi juga minta maaf kepada masyarakat Cilegon,” ucapnya.

Sementara itu, anggota BK DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin menuturkan, jika BK masih menangani kasus tersebut. Menanggapi komentar Fakih, dia menegaskan, jika BK menjalankan tupoksi sesuai kode etik. “Rencananya kami akan panggil tiga saksi itu, Senin (11/3/2018). Jelas kami menangani kasus ini dengan mengedepankan kode etik. Di situ kan sudah jelas, bagaimana cara penanganannya serta sanksi-sanksi yang bisa diberikan,” tuturnya. (AH)***


Sekilas Info

Target PAD Kota Cilegon 2019, Pemkot dan DPRD Beda Persepsi

CILEGON, (KB).- Rapat gabungan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon 2019 telah selesai, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *