Kasus DBD, Warga Sempu Seroja Keluhkan Pelayanan Lambat

Petugas saat melakukan "fogging" atau pengasapan di Lingkungan Sempu Seroja, Kelurahan Cipare, Kota Serang, Kamis (6/2/2020).*

SERANG, (KB).- Warga Lingkungan Sempu Seroja, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang mengeluhkan lambatnya pelayanan demam berdarah dengue (DBD) oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sebab, ada dua warga yang sudah terkena DBD di lingkungan tersebut, namun belum mendapatkan penanganan yang serius.

Ketua RT001/RW15, Lingkungan Sempu Seroja, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Muadin mengeluhkan pelayanan Dinkes Kota Serang yang menurut dia, lambat dalam menanggulangi kasus DBD di Kota Serang. Akibatnya, dua warganya terjangkit DBD.

“Di Kota Serang ini lambat dalam penanganan kasus DBD, karena kalau warga melapor ke Dinkes, seminggu atau dua minggu baru ada respons,” katanya, Kamis (6/2/2020).

Ia menjelaskan, dua orang yang terjangkit tersebut, sekitar usia empat tahun dan satu lagi enam tahun.

“Sudah seminggu lalu, bahkan seorang di antaranya masih di rumah sakit. Awalnya di Puskesmas Ciwaktu dan dirujuk ke RSUD Dradjat Prawiranegara, tapi sampai sekarang katanya belum dapat kamar,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi adanya penyebaran DBD kepada warga lainnya, dia berinisiatif untuk meminta bantuan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan foging di lingkungannya.

“Tapi ya itu, lama responsnya, jadi akhirnya kami meminta kepada pihak Kelurahan Cipare. Alhamdulillah kebetulan punya alatnya dan kami para warga secara swadaya membeli obat dan bahan bakar untuk mesin foging tersebut,” ucapnya.

Ia membandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

“Tapi, infonya kalau Pemkab Serang lebih cepat penanganananya, lapor hari ini, paling lama dua hari langsung direspons. Tapi, kalau Kota Serang cukup lama. Padahal ini Kota Serang,” tuturnya.

Ia berharap kepada Dinkes Kota Serang proaktif menindaklanjuti laporan warga Kota Serang, sehingga penanganan DBD di Kota Serang cepat direspons.

“Jangan sampai menunggu korban lebih banyak lagi. Sebab, di sini termasuk kawasan kumuh. Jadi minimal. Kami ingin ada program foging sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Intinya bagaimana caranya Dinkes bisa tangani DBD di lingkungan ini,” katanya.

Apalagi di lingkungannya yang dekat dengan saluran irigasi, sehingga banyak jentik nyamuk dan nyamuk dewasa yang berkembang biak di sana.

“Ya seharusnya pemerintah, Dinkes itu lebih paham mana saja yang harus dilakukan foging,” ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cipare Syaepi menuturkan, ketua RT setempat mendatanginya dan meminta untuk dilakukan pengasapan atau foging di lingkungannya. Sebab, jika harus meminta kepada Dinkes, warga enggan dan khawatir mendapat respons yang lama.

“Memang kalau di Dinkes itu kan ada pelaporan kasus baru ditindak. Kalau kami kan petugas kelurahan bisa langsung datang ke lokasi, selama masyarakatnya mengerti untuk membelikan obat dan bahan bakar. Karena, memang biasanya ini permintaan dan biasanya secara swadaya,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here