Kasus Alokasi Dana Desa Binangun Rugikan Negara Rp 497,871 Juta

SERANG, (KB).- Kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) di Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang pada 2015-2016 merugikan negara Rp 497.871.831. Nilai tersebut berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten. “Hasil auditnya sudah keluar dari BPKP, kami sudah terima pada Kamis (1/2/2018) kemarin,” kata Kapolres Serang, AKBP Komarudin ketika dikonfirmasi Kabar Banten, Ahad (4/2/2018).

Sebelumnya, penyidik telah mengantongi jumlah kerugian negara dari perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Serang. Dari total pagu anggaran dana desa 2015 senilai Rp 634,721 dan 2016 senilai Rp 1,01 miliar terdapat Rp 136,111 juta yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Serang tertanggal Kamis (13/4/2017).
Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan pekerjaan yang tidak dikerjakan atau fiktif yang dilaporkan rampung, seperti belanja peralatan kantor pada 2015 dan pemasangan paving block pada 2016.

Meski telah mengantongi nilai kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Serang, penyidik tetap melibatkan auditor dari BPKP Perwakilan Banten. Sebab, penyidik meyakini, adanya kerugian negara yang lebih besar dari ADD Binangun. Untuk itu, penyidik menggandeng ahli teknik sipil dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk mengaudit hasil fisik pekerjaan.

Ada beberapa hasil pekerjaan yang telah diaudit, seperti pekerjaan rabat beton (lapisan beton berkualitas rendah dengan ketebalan 5 cm), tembok penahan tanah (TPT), dan paving block. Setelah menerima hasil audit tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi terlapor Kepala Desa (Kades) Binangun berinsial S sebelum melakukan gelar perkara internal dalam penetapan tersangka. “Saksi semua sudah diperiksa. Kami akan lakukan pemeriksaan kembali kepada saksi terlapor,” tuturnya. (FI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here