Kapolres Pandeglang Bentuk Tim Sergap Politik Uang

PANDEGLANG, (KB).- Kapolres Pandeglang, AKBP Ary Satriyan sudah membentuk tim pengawasan untuk mencegah kerawanan politik uang pada proses pemilihan kepala desa (Pilkades) di 108 desa pada 5 November 2017 mendatang. Tim tersebut diberikan tugas khusus untuk menangani setiap bentuk pelanggaran politik uang pada pesta demokrasi desa.

“Kami sudah membentuk tim pengawasan. Tim ini nanti bekerja untuk mengawasi kerawanan terjadi politik uang pada Pilkades. Sebab, jika tidak diawasi, bentuk politik uang akan menimbulkan gesekan antar calon kepala desa,” kata Ary kepada Kabar Banten, Rabu (1/11/2017). Menurut dia, saat ini pihaknya sudah memetakan wilayah rawan terjadi praktik politik uang (money politics). Tetapi, pihaknya enggan menyebutkan desa mana saja yang rentan terjadi politik uang.

“Sebenarnya, soal pelanggaran itu bergantung niat para pendukung dan calon kadesnya. Kita belum bisa prediksi, tapi kita sudah memetakan calon-calon yang memungkinkan bisa melakukan serangan fajar dengan menggunakan politik uang. Itu bisa dilihat dari latar belakang calon baik secara ekonomi maupun para pendukungnya,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kerawanan konflik dan kecurangan Pilkades, pihaknya terus melakukan pendekatan ke semua calon kades, termasuk masyarakat agar menjaga Pilkades damai dan sehat.
“Saat ini kita sedang melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat, dan calon untuk menjaga kondusivitas daerah. Karena paling rawan dalam Pilkades adalah konflik antar pendukung, politik uang, serta kecurangan dari panitia Pilkades yang tidak netral,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, ancaman bagi calon kades yang melakukan kecurangan sudah diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, dan pemberhentian kepala desa. “Sesuai aturan yang ada, kalau mereka melakukan kecurangan, bisa didiskualifikasi,” ucapnya.

Menurut Taufik, untuk menghindari tidak terjadinya kecurangan, pihaknya telah membentuk panitia Pilkades tingkat kabupaten yang anggotanya dari penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan TNI.  “Kami bentuk kepanitiaan dari semua komponen, agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan,” tuturnya.

Untuk itu, Taufik meminta agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Selain harus memahami visi dan misi setiap calon, warga harus menghindari calon yang melakukan kecurangan. “Salah satu kecurangan itu yakni politik uang. Saya berharap Pilkades berjalan sesuai harapan, aman dan kondusif. Masyarakat agar berperan aktif untuk menyosialisasikan larangan politik uang, dan itu bisa dilakukan dari yang terkecil di lingkungan keluarga,” ujarnya. (IF)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here