Kapal Engker Sembarangan, KSOP Banten Atur Zonasi Labuh

CILEGON, (KB).- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten berencana memberlakukan zonasi labuh untuk kapal-kapal barang dan jasa. Hal tersebut akan diberlakukan seiring meningkatnya kunjungan kapal laut di Perairan Banten.

Kepala KSOP Banten Herwanto mengatakan, pada 2018, pihaknya mencatat jumlah kunjungan kapal laut baik kapal asing maupun domestik sebanyak 9.974 kapal. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan diprediksi akan kembali naik pada 2019 ini.

“Tingginya kunjungan ini, menandakan jika pengaturan lalu lintas kapal perlu ditingkatkan. Ini untuk menjaga keselamatan dan keamanan kapal,” katanya di sela-sela sosialisasi Zonasi Daerah Berlabuh dan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP) di Horizon Forbis Hotel, Jalan Aat Rusli (JAR), Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, pihaknya sebagai penyelenggara pelabuhan akan memberlakukan zonasi labuh kapal, juga menerapkan penyediaan fasilitas SBNP di setiap TUKS. “Kami menginginkan pelabuhan Banten menjadi lebih baik lagi, sehingga faktor keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal bisa terjamin,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, kesesuaian zonasi labuh dan pengaturan kapal di Perairan Banten masih belum sempurna. Begitu juga kondisi fasilitas SBNP, di mana masih ditemukan SBNP yang rusak dan hilang.

“Kalau kami lihat di Banten ini kan banyak kapal yang tidak menentu, belum ada tempat labuhnya, kemudian alurnya sendiri belum sempurna,” ucapnya.

Namun begitu, pihaknya meminta, agar setiap TUKS sebagai operator terminal dapat membantu pemerintah menerapkan zonasi dan SBNP. Karena, sosialisasi ini dinilainya sangat penting, agar seluruh stakeholder baik TUKS, pengusaha, asosiasi angkutan pelayaran, pelaku usaha bongkar muat pelabuhan, dan lainnya memahami aturan yang berlaku.

“Penerapannya wajib dilakukan, karena telah tertuang dalam peraturan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Banten Hary Bowo Senoputro menuturkan, acara tersebut digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang zonasi daerah berlabuh jangkar di TUKS. Selain itu, juga dalam rangka menyosialisasikan kegunaan SBNP dan implikasinya dari aspek hukum.

“Acara ini dihadiri kurang lebih 82 peserta, terdiri dari para pelaku usaha pada TUKS di wilayah Pelabuhan Banten, para pengusaha serta asosiasi angkutan pelayaran, pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan, dan undangan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta tidak mengganggu alur pelayaran di wilayah Pelabuhan Banten,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here