Kantor Wali Kota Serang Akan Dipindahkan, Syafrudin: Ini Baru Wacana

Syafrudin, Wali Kota Serang.*

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mewacanakan untuk memindahkan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang, yang di dalamnya terdapat kantor wali kota. Alasan pemindahan tersebut karena kantor saat ini dinilai tidak representatif.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, kantor Setda Kota Serang seharusnya tidak berada di dalam perumahan dan jauh dari pusat kota. Sebab, kantor Setda akan lebih baik jika berada di gedung bersama yang berada di Jalan Jendral Sudirman.

“Ini baru wacana. Tapi memang seharusnya kantor wali kota itu tidak ada di lokasi seperti ini. Jadi nanti Disdukcapil, Disnaker dan OPD lain dipindah ke sini (Puspemkot saat ini) dan kami yang pindah ke sana,” ujarnya, Selasa (21/1/2020).

Jika wacana tersebut dapat direncanakan, maka pada 2021 wacana tersebut akan direalisasikan. Sementara untuk Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) akan dianggarkan pada APBD perubahan nanti.

“Kalau semua sudah cocok 2021 akan kami akan bangun. Untuk FS dan DED akan dilaksanakan pada APBD perubahan nanti. Karena ini memang belum dianggarkan,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Nanang Saefudin membenarkan adanya wacana untuk memindahkan kantor Setda Kota Serang ke Puspemkot lama. Namun sebelum diputuskan untuk pindah, Pemkot Serang harus menyiapkan FS serta DED terlebih dahulu.

“FS dan DED dulu kami buat, kemudian buat kajian yang matang, lalu serahkan kepada ahlinya. Baru nanti pada perubahan akan kami anggarkan. Karena belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ini,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, salah satu yang menjadi kendala adalah lambatnya proses pelimpahan aset oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Pemkot Serang. Oleh karena itu, menurutnya solusi yang tepat, dengan mewacanakan untuk memindahkan kantor Setda ke Puspemkot lama atau gedung bersama di Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang.

“Salah satu alasannya memang itu. Seyogyanya Pemkot Serang menerima limpahan aset dari Kabupaten Serang sejak dulu. Karena dalam UU nomor 32 tahun 2007, paling lambat penyerahan aset adalah 5 tahun. Karena itulah kami (Puspemkot) terjebak di perumahan,” tuturnya.

Menurut dia, Pemkab Serang tidak patut untuk mencontoh pelimpahan aset yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang yang mencapai 20 tahun. Sebab, terdapat perbedaan antara UU pembentukan Kota Serang, dengan UU pembentukan Kota Tangerang.

“Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan contoh. Jadi semestinya memang permasalahan ini harus difasilitasi oleh Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat agar pengalihan aset dapat segera terealisasi. Kemudian juga kan undang-undang yang mengaturnya berbeda antara Pemkab Serang dan Pemkab Tangerang,” tuturnya. (Rizki Putri/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here