Kampung Anti Politik Uang

KAMPUNG Anti Money Politics (politik uang) belakangan ini ramai dibicarakan banyak pihak. Bukan karena bermasalah, tapi banyak orang menilai program tersebut memang bagus. Program ini digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon, diluncurkan di Keluharan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis (11/4/2019) pagi.

Peluncuran program Bawaslu itu pun mendapat perhatian para pejabat pemerintah daerah setempat. Tampak hadir di antaranya para pejabat unsur Forkominda, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Juhadi M Syukur, Camat Jombang Agus Ariadi, dan para lurah se-Kota Cilegon, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh seluruh elemen dan juga unsur Forkominda. Kabarnya Bawaslu Kota Cilegon membuat program ini untuk mencegah dan membatasi ruang bermain para pelaku money politics dalam Pemilu 2019.

”Dengan deklarasi ini mari kita cegah politik uang, kita lawan politisasi SARA (Suku Agama, Ras, dan Antargolongan) dan mari tolak hoax. Pilihlah pemimpin yang tidak terkooptasi hoax dan politik uang,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudih saat meluncurkan program Kampung Anti Money Politics.

Bawaslu Banten menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kota Cilegon yang gencar memerangi hoax, politik uang dan politisasi SARA. Ia mendorong agar Kampung Anti Money Politics digencarkan hingga ke seluruh pelosok-pelosok kampung. Rumah-rumah anggota Keluarga Anti Money Politics nantinya juga akan ditempeli stiker “Anti Money Politics”.

”Kami ucapkan terima kasih dan salam kepada seluruh pihak yang membantu deklarasi ini dengan penuh semangat. Apresiasi kami untuk Bawaslu Kota Cilegon, mari bersama kita wujudkan pemilu bersih tanpa politik uang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi mengatakan, mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu namun juga seluruh komponen masyarakat. Ia menegaskan, seluruh penyelenggara pemilu juga wajib menjaga integritas, serta selalu bersikap adil dan independen.

”Partai politik dan tim paslon juga harus taat dan patuh pada aturan. Mudah-mudahan Pemilu 17 April 2019 mendatang menjadi pemilu bermartabat dan punya integritas,” tuturnya.

Siswandi mengajak masyarakat untuk menjaga suasana kondusif selama masa kampanye Pemilu 2019 dengan tidak melakukan hoax dan politisasi SARA. Dukungan dan keterlibatan masyarakat, kata dia, sangat penting dalam mewujudkan program.

”Mari bersama kita cegah hoax dan politisasi SARA. Polisi tidak akan segan menindak pelaku hoax. Berita hoax adalah berita palsu atau berita bohong yang bertujuan menyesatkan informasi sehingga sebuah informasi menjadi tidak jelas benar atau salah. Penyesatan informasi ini bisa menimbulkan kerawanan pemilu dan memecah belah masyarakat,” ucap Siswandi. (Himawan Sutanto)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here