Kampanye Melalui Media Massa, Sejumlah Parpol Masih Bingung

Suasana "Obrolan Mang Fajar" bertemakan "Kampanye Pemilu 2019 : Peluang mendongkrak Suara Tanpa Pelanggaran", di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A. Yani No. 72 Kota Serang, Selasa (19/3/2019).

Peserta Pemilu 2019 tidak bisa sembarangan berkampanye di media massa. Sebab, perihal kampanye para peserta pemilu diatur sangat ketat demi menciptakan asas keadilan dan keberimbangan.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satialaksmana dalam diskusi “Obrolan Mang Fajar” bertemakan “Kampanye Pemilu 2019 : Peluang mendongkrak Suara Tanpa Pelanggaran”, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A. Yani No. 72 Kota Serang, Selasa (19/3/2019).

Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar tersebut dihadiri Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Banten Aries Halawani, Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten Helldy Agustian, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Banten Azwar Anas. Turut hadir Pemimpin Redaksi Kabar Banten Maksuni Husen dan Redaktur Pelaksana Yadi Jayasantika.

Eka mengatakan, peserta pemilu tidak bisa bebas berkampanye di media massa. Sebab, KPU telah membuat aturan ketat perihal kampanye para peserta pemilu, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun secara mandiri.

“Pembatasan ini untuk memberi keadilan dan keberimbangan bagi seluruh peserta pemilu. Tapi tentu saja tetap memberikan peluang ekonomi bagi media massa, untuk ikut menikmati pesta demokrasi ini,” kata Eka.

Eka menjelaskan, pembatasan kampanye di media massa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Petunjuk teknis

Dalam petunjuk teknis disebutkan, pemasangan iklan di media cetak (koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1 halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa kampanye melalui iklan. Kemudian untuk radio, paling banyak 10 spot dengan durasi paling lama 60 detik per spot untuk setiap stasiun radio. Pemasangan iklan bisa dilakukan setiap hari selama masa kampanye.

Selanjutnya untuk media televisi, paling banyak 10 spot dengan durasi paling lama 30 detik per spot untuk setiap stasiun televisi. Pemasangannya juga bisa dilakukan setiap hari selama masa kampanye. Terakhir untuk media daring atau online, pemasangan iklan paling besar diberlakukan untuk ukuran horizontal 970 × 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 × 598 pixel.

“Kami ingin memastikan pemasangan iklan tidak melebihi kuotanya. Maka kami minta kalau parpol pasang iklan mandiri sampaikan kepada kami. Bawaslu juga butuh (disampaikan) karena nanti mereka yang mengawasi. Ini bagian kontrol kepada parpol yang jatahnya 1 halaman setiap hari,” ucap Eka.

Eka menjelaskan, peserta pemilu dalam hal penayangan iklan kampanye adalah capres dan cawapres, parpol, dan calon anggota DPD.

“Adapun materi iklan kampanye itu memuat foto caleg (calon legislatif), caleg itu lapor ke parpol. Karena iklan yang dipakai itu bersifat akumulatif sesuai kuota parpol. Maka caleg wajib berkomunikasi dengan parpol. Media juga tidak boleh sekonyong-konyong memuat iklan dari caleg, komunikasi dengan parpol,” ujarnya.

Eka Satialaksmana, Komisioner KPU Provinsi Banten.*

Pada bagian lain, Eka mengatakan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu di Banten banyak kekeliruan atau di luar ketentuan. Meski diperbolehkan membuat APK secara mandiri selain yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun banyak yang tidak mematuhi aturan.

“Sejak 23 September 2018, kampanye sudah berjalan. Kecuali rapat umum dan iklan kampanye melalui media. Lain-lain sudah berjalan, seperti pertemuan terbatas, maupun tatap muka. Termasuk pemasangan APK. Khusus pemasangan APK, sesuai UU kami (KPU) wajib memfasilitasi dan sudah difasilitasi (pembuatan spanduk dan baliho),” tutur Eka.

Sesuai kesepakatan baliho berukuran 3 x 5 meter dan masing-masing parpol mendapatkan 10 buah. Selain difasilitasi, parpol juga bisa membuat APK secara mandiri atau diproduksi peserta pemilu. Namun, dia mengingatkan bahwa peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, itu ada tiga yakni capres dan cawapres, parpol, dan calon DPD.

“Perintahnya adalah parpol, bukan caleg. Sebetulnya, ketentuan itu mendorong agar tidak ada caleg yang malingkundang atau durhaka pada ibunya. Kalau mau bikin APK, mestinya datang ke parpol karena jatah parpol untuk baliho sebanyak 5 buah. Parpol punya kendali berapa jatah yang sudah dipakai, berapa yang belum. Beberapa parpol ada yang bikin nyantumin semua caleg. Tapi banyak parpol bingung juga, yang mana punya parpol. Itu potensi pelanggaran. Dalam perspektif kami, ada ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi. Parpol tidak terlalu fokus juga ngurusi APK,” ujarnya.

Parpol masih bingung

Sementara disisi lain, sejumlah caleg maupun parpol masih kebingungan dengan adanya aturan yang diakui KPU Provinsi Banten baru diterima pada 13 Maret 2019 tersebut. Seperti yang disampaikan Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten Heldy Agustian.

Helldy Agustian, Ketua DPW Partai Berkarya Banten.*

“Saya melihat aturan KPU itu, mohon maaf seperti mendadak kesannya. Jadi kita harus cerdas dan cermat dalam mengkaji peraturan yang baru supaya tidak ketinggalan. Contoh, kampanye di media massa mulai tanggal 24 (Maret), kemarin baru sosialisasi,” ujar Heldy.

Menurutnya, KPU Banten perlu membuatkan resume perihal aturan penayangan iklan kampanye di media massa agar peserta pemilu lebih mudah mencerna.

“Kalau bisa dikaji dulu, kemudian diberikan ke kami per pointer. Supaya pemahamannya sama. Harapannya KPU Banten selain memanggil peserta pemilu, diumumin lah di radio dan media cetak. Persepsi pasal per pasal kan berbeda-beda,” ujarnya.

Azwar Anas, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Banten.*

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Banten Azwar Anas mengatakan, media massa cukup berpengaruh dalam meningkatkan elektabilitas peserta pemilu. Oleh karena itu, Demokrat akan memanfaatkan peluang tersebut.

“Peluang apapun kami kejar. Bagi caleg tentu harus ada penekanan kepada masyarakat jika bicara elektabilitas personal. Media massa itu bisa mengupgrade elektabilitas 3 sampai 5 persen. Tentu saja di media yang kredibel. Ada 5 sampai 7 media yang kami yakini bisa menyampaikan pesan dari Demokrat dan caleg,” katanya.

Aries Halawani , Sekretaris DPW Nasdem Banten.*

Sekretaris DPW Nasdem Banten Aries Halawani mengatakan, pihaknya siap mengikuti aturan yang telah dibuat KPU. “KPU yang punya kewenangan. Kalau dilihat regulasinya memang agak janggal dibanding Pemilu 2014. Tapi parpol tidak bisa mengkritisi KPU. Jadi ikutin saja. Kami sudah siapkan kampanye sesuai dengan jadwalnya,” ujar Aries.

Sementara, menurut Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar, sosialisasi mengenai pembatasan penayangan iklan kampanye tersebut belum optimal. “Mungkin di tingkat elite iya, tapi belum tentu yang di tingkat bawah. Karena ini baru keluar aturannya dua minggu lalu. Seperti peserta pemilu, itu kan banyak pihak yang mengatakan caleg itu peserta pemilu. Padahal dalam aturannya tidak menyebutkan itu,” tuturnya. (Rifki Suharyadi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here