Minggu, 23 September 2018
Revri Aroes

Kadishub Banten Dicopot, Gubernur Tunjuk Herdi Jauhari Jadi Plt

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Revri Aroes dari jabatannya. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 821.2/Kep.65-BKD/2018 tanggal 5 Maret 2018. Belum diketahui jelas mengenai alasan gubernur mencopot Revri. Namun, tersiar kabar bahwa hal tersebut terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten di Dishub tahun 2017.

Informasi yang diperoleh Kabar Banten, bersamaan dengan surat pemberhentian Revri, Gubernur Banten juga menerbitkan surat perintah nomor 800/508-BKD/2017 tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Sekretaris Dishub Herdi Jauhari sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kadishub. Dalam surat perintah tersebut, Herdi diberi tugas untuk melaksanakan tugas rutin jabatan Kadishub Provinsi Banten yang mengacu pada Pasal 81 Peraturan Gubernur Banten No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten.

Dalam surat tersebut juga dipaparkan berbagai kewenangan yang harus diperhatikan Herdi selama menjabat Plt. Hal tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksana harian dan Plt dalam aspek kepegawaian.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin mengungkapkan, pemberhentian Revri sebagai Kadishub mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi itu kembali kita melihat aturan PP 11 ya, dimana ada beberapa alasan kenapa seseorang diberhentikan dari jabatannya. Salah satunya, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama,” kata Komarudin, Selasa (6/3/2018). Ia menjelaskan, persyaratan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan integritas, melanggar sumpah, dan lainnya. Ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut, namun ia tak menampik jika salah satu pertimbangan pemberhentian karena berkaitan dengan temuan BPK.

“Soal melanggar sumpah dan lain sebagainya lah. Soal integritas, bisa jadi soal pengelolaan keuangan dan mengarah pada persyaratan jabatan tadi. Pelanggaran sumpah sangat memungkinkan. Kalau konkretnya apa, mungkin tidak perlu saya sampaikan. BPK itu salah satunya lah,” tutur pejabat hasil seleksi terbuka ini. Ia mengatakan, jabatan Revri hanya sebagai staf dan saat ini pensiunnya sedang diproses. “Pensiunnya kan bulan Agustus 2018. Itu asumsi yang menduduki JPT pratama usia 60 tahun sesuai batasnya. Ketika tidak menjabat JPT pratama, batas pensiun itu 58 tahun. Tentu dengan adanya SK (pemberhentian) ini, langsung diproses pensiun,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya gubernur sudah memberikan pengarahan dan peringatan kepada seluruh aparatur pemerintah di lingkungan pemprov dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. “Saya kira gubernur secara umum sudah sering memberikan pengarahan, warning, kaitannya dengan hal-hal yang mengarah pada pelanggaran. Selama beliau dilantik, berbagai pengarahan, teguran sudah sering disampaikan kepada seluruh pegawai ya. Yang pasti, ini bagian dari perbaikan tata kelola ke depan. Tentu saja berlaku untuk seluruh kepala OPD,” ucapnya.

Kepada Plt Kadishub, gubernur menekankan agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.”Kegiatan harus tetap jalan seperti biasa. Kemudian pengelolaan keuangan kaitannya penganggaran dilaksanakan,” tuturnya.

Siap jalankan tugas

Terpisah, Plt Kadishub Herdi Jauhari mengatakan, dirinya siap menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan. “Saya melaksanakan amanah yang ditugaskan Pak Gubernur. Saya harus siap. Terutama koordinasi ke dalam. Artinya, bagaimana komunikasi kepada kepala bidang, kepala seksi agar melaksanakan program 2018 ini dengan sebaik-baiknya,” kata Herdi melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia berharap kegiatan di Dishub berjalan normal kembali sehingga bisa berkontribusi dalam pencapaian RPJMD 2017-2022. “2018 ini sudah jalan seperti honor, tukin (tunjangan kinerja), gaji. Tapi untuk kegiatan terkait keuangan belum. Kalau proses pelelangan itu sudah jalan, karena tidak menyangkut uang. Mungkin swakelola yang agak terhambat,” ujarnya.

Disinggung soal temuan BPK, Herdi enggan berkomentar banyak. Hal tersebut karena dirinya tidak terkait dengan permasalahan tersebut. “Saya tidak terkait dengan permasalahan sebelumnya. BPK memang sudah koordinasi dengan Dishub. Itu mungkin yang dibahas dengan bagian keuangan, bendahara dan kadis (menyebut Revri) selaku pengguna anggaran,” ucapnya.

Sementara, belum diperoleh informasi lebih lanjut mengenai temuan BPK yang harus ditindaklanjuti Revri tersebut. Baik Revri maupun Inspektur Pemprov Banten Kusmayadi tidak merespon telepon maupun pesan singkat dari Kabar Banten.

5 pejabat pensiun

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy berpeluang merombak kabinet, dengan melakukan rotasi/mutasi pertama secara besar-besaran. Selain banyak pejabat yang memasuki masa pensiun tahun ini, dua posisi Eselon II kosong dan diisi pelaksana tugas (plt).

Kelima pejabat Eselon II yang memasuki masa pensiun itu adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maesaroh yang pensiun 1 April 2018, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hudaya yang pensiun 1 Juli 2018, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nandy Mulya yang pensiun 1 Juli 2018. Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Revri Aroes yang pensiun 1 Agustus 2018, dan Kepala Biro Ekonomi M. Nasir yang pensiun 1 Agustus 2018. Sedangkan dua posisi yang kosong adalah Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Rumah Tangga.

Sekda Banten, Ranta Soeharta saat dikonfirmasi Kabar Banten, Selasa (6/3/2018), enggan berkomentar.Namun, dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan assesment terhadap Eselon III dan IV. “Jumlahnya 400-an orang, terdiri atas Eselon III, IV, dan staf,” ujar Ranta Soeharta. Untuk proses assesment ini, kata dia, Pemprov Banten kerja sama dengan Universitas Pandjadjaran (Unpad) Bandung dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Proses ini (assesment) merupakan penilaian dan pengevaluasian agar dapat menghasilkan kinerja yang unggul, dengan prosesnya yang sistematis terhadap keterampilan yang dimiliki. Dan analisis yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang dijabarkan dari jabatan tersebut,” tutur Ranta.

 

Hak prerogatif

Menurut Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni, rotasi maupun mutasi pegawai merupakan hak prerogatif gubernur. Soal potensi rotasi/mutasi besar-besaran menurutnya sah-sah saja.”Kalau saya lebih setuju setiap pegawai itu merasakan posisi-posisi lain, baik itu Eselon II, III, dan IV. Bahkan kalau perlu mulai dari staf. Hal tersebut agar tidak terjadi kejenuhan, apalagi yang sudah lama di satu posisi,” kata Nuraeni.

Meski demikian, hal tersebut harus didasarkan pada kompetensi pegawai. Lebih penting, pegawai tersebut dapat menjabarkan visi misi gubernur dan wakil gubernur.”Jadi beda pemimpin beda manajemen organisasi. Beda inovasi dan gaya yang lain. Kalau pejabat terlalu lama kan jenuh juga. Tentunya harus sesuai penilaian dan kompetensi. Selain itu, bisa menjabarkan visi misi dan membuat terobosan-terobosan positif,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi I DPRD Banten ini juga mendukung Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang bersikap tegas kepada para ASN yang malas-malasan jelang rotasi/mutasi. Menurutnya, ASN tidak seharusnya resah atas adanya informasi rotasi/mutasi. Hal tersebut karena sudah menjadi kewajiban ASN yang siap ditempatkan di mana saja. “Tidak seharusnya ada pemikiran seperti itu. Kalau saya jadi kepala daerah juga akan melakukan hal yang sama seperti Pak Wagub,” ujarnya. (RI)***


Sekilas Info

47 Desa di Kabupaten Serang Terdampak Kekeringan

SERANG, (KB).- Sebanyak 47 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Serang kesulitan mendapatkan air bersih, karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *