Senin, 21 Mei 2018

Kadis LH tidak Terbitkan Amdal

PANDEGLANG, (KB).- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Anwari Husnira belum pernah menerima pengajuan rekomendasi Analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait aktivitas perusahaan pengolahan bahan baku beton ready mix (batchig plant) di Kecamatan Panimbang maupun Pagelaran. “Kita belum pernah menerima surat pengajuan rekomendasi Amdal dari dua perusahaan batching plant itu,” kata Anwari Husnira, Ahad (26/11/2017).

Pihaknya juga belum menerima laporan secara resmi dari masyarakat yang terdampak aktivitas batching plant tersebut. Oleh karena itu, pihaknya pun belum bisa melakukan tindak lanjut persoalan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan tersebut. “Saya baru tahu dari rekan-rekan media. Kalau laporan resmi dari masyarakat terkait persoalan ini belum ada ke DLH. Untuk tindak lanjutnya, kita menunggu laporan dari masyarakat dulu,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis di Pandeglang, Aang Kunaefi meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan keberadaan aktivitas batching plant tersebut. Apalagi, keberadaan aktivitas batching plant dinilai sangat berdampak pada ketercemaran lingkungan dan proses perizinannya pun tak prosedural, karena tidak melalui pengajuan rekomendasi Amdal dari pihak DLH.

”Aneh, kalau pemerintah daerah tetap membiarkan aktivitas batching plant tersebut. Padahal, masyarakat yang merasakan dampak buruk dengan keberadaan batching plant tersebut. Jangan sampai menunggu korban, pemerintah daerah baru bertindak,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Kecamatan Panimbang mengeluhkan aktivitas perusahaan produksi bahan baku beton ready mix (batching plant) PT Jayamix di Kampung Mekarjaya. Sebab, selain diduga tidak berizin, perusahaan sudah beroperasi sejak empat bulan terakhir itu dituding sebagai penyumbang polusi udara bagi warga setempat.

Keberadaan aktivitas perusahaan pengolahan bahan baku beton ready mix (batchig plant) yang dikeluhkan juga terdapat di Kampung Tarogong, Desa Margadana, Kecamatan Pagelaran. Terkait persoalan itu, Kepala Satpol PP Pandeglang, Dadan Saladin mengatakan, dari laporan pengelola memang operasional perusahaan itu belum memiliki izin, karena operasionalnya hanya bersifat sementara tidak permanen dan akan selesai akhir Desember 2017 nanti.

Tepatnya selama pekerjaan pengecoran jalan di wilayah Pandeglang Selatan berlangsung saja. ”Itu hanya sementara, selama proses pengerjaan cor di wilayah Pandeglang Selatan aja. Tetapi, kita tetap menekankan agar tetap memiliki izin lingkungan dari warga setempat dan koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Pemkab Pandeglang,” tuturnya. (PG)***


Sekilas Info

Razia Warung Nasi Nihil

PANDEGLANG, (KB).- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah titik Kabupaten Pandeglang menggelar razia sejumlah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *