Senin, 18 Februari 2019

Kader Posyandu ”Larang” Imunisasi Difteri

AKHIR 2017, masyarakat dihebohkan oleh kejadian luar biasa (KLB) difteri. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 kabupaten/kota dari 20 provinsi melaporkan kasus penyakit ini. Di Jawa Barat, menurut situs Depkes, terdapat 13 kematian karena difteri, sedangkan di Banten mencapai 9 orang.

Angka kejadian difteri memang naik terus beberapa tahun belakangan ini. Pada 2016, menurut data Profil Kesehatan Indonesia, ada 415 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 24 kasus. Tahun sebelumnya, tercatat ada 252 kasus difteri dan 5 di antaranya meninggal dunia.

Difteri sesungguhnya telah berhasil diperangi Indonesia pada 1990, saat program imunisasi digalakkan. Namun, penyakit akibat infeksi bakteri yang umum menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan ini kembali hadir. Selain karena terdapat kelompok yang tidak divaksin sejak awal, wabah difteri diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat melakukan imunisasi DPT ulang setiap 10 tahun sekali.

Imunisasi tak hanya penting bagi tiap-tiap individu yang disuntik, tapi juga bagi tetangga atau orang di sekitarnya yang punya kekhususan tak bisa diimunisasi. Lingkungan yang mayoritas penduduknya diimunisasi sehingga tak tertular virus atau bakteri, akan menjadi benteng bagi segelintir individu yang tak bisa disuntik vaksin dan menjadi perisai bagi orang yang punya kerentanan lebih tinggi. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pihak Kementerian Kesehatan RI, telah melaksanakan imunisasi kepada masyarakat usia satu hingga 19 tahun melalui pelaksanan outbreak response immuzation (ORI).

Kepala Dinkes Lebak, HM. Sukirman mengatakan, sepanjang 2017, ada empat warga yang positif terkena wabah difteri. Namun, karena langsung mendapatkan pengobatan dari tim medis, maka difteri yang diderita empat warga Lebak tersebut mampu disembuhkan.
”Di tahun ini, difteri harus kita perangi. Makanya dipelaksanaan ORI nanti, semua masyarakat usia satu hingga sembilan belas tahun wajib mendapatkan imunisasi pencegahannya,” kata HM. Sukirman.

Berbeda dengan pelaksanaan ORI di kecamatan lain, di wilayah pelayanan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (UPT) Pusat kesehatan masyarakat dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP) Malingping Kabupaten Lebak, tidak berjalan mulus. Ironinya petugas yang “melarang” upaya pencegahan penyakit yang telah mewabah itu merupakan kader posyandu.

Menurut informasi, puluhan warga disalah satu lingkungan Posyandu Kampung Pasirgeleng Desa Sukamanah Kecamatan Malingping hingga sekarang belum bisa menerima imunisasi sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran penyakit yang telah menelan korban jiwa tersebut.

Insiden mengejutkan, ternyata tidak membuat kaget sejumlah petugas karena di salah satu posyandu di Desa Sukamanah tersebut selalu menolak untuk pelaksanaan imunisasi apapun dengan alasan karena vaksin dalam imunisasi diragukan kehalalannya.

”Heran, seharusnya selaku kader berupaya menyukseskan berbagai program pemerintah bukan malah menghambat. Soal halal haram pemerintah juga tidak akan ceroboh. Artinya, sebelum vaksin apapun diberikan kepada masyarakat pastinya melalui penelitian dan pengujian baik secara medis maupun halal haramnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar salah seorang warga.

Dikatakannya, penolakan terhadap imunisasi yang terjadi di posyandu kampung tersebut bukan kali pertama terjadi. Imunisasi apapun salah seorang kader posyandu yang selalu berpakaian mengenakan cadar tersebut beberapa kali melarangnya. ”Saya kurang mengetahui apa alasannya, yang jelas informasinya setiap ada tindakan imunisasi selalu dilarang. Adapun aktivitas di posyandu di kampung tersebut yang bisa dilakukan di antaranya kegiatan penimbangan,” tuturnya.

Kepala UPT Puskesmas DTP Malingping, Juju Suwardi kepada Kabar Banten, mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan adanya “pelarangan” imunisasi difteri di salah satu Posyandu di lingkungan pelayanannya yakni di Kampung Pasirgeleng. ”Kami sudah beberapa kali mendatangi dan memberikan penjelasan terkait imunisasi difteri hingga soal penjelasan MUI namun tetap saja kader posyandu di kampung tersebut tidak memperbolehkan tindakan imunisasi,” katanya.

Dijelaskan Juju, akibat adanya penolakan dari kader posyandu ada sebanyak 40 warga di kampung tersebut yang juga menolak diimunisasi difteri. Ketika ditanya, pelaksanaan imunisasi difteri selain di Posyandu kampung tersebut, Juju mengatakan, imunisasi diberbagai tempat di antaranya sekolah yang telah dilaksanakan tidak mendapat kendala yang berarti. ”Hanya di posyandu kampung itu saja,” tuturnya. (Dini Hidayat)***


Sekilas Info

Penerima Kompensasi Lahan SUTT Resah

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga penerima kompensasi lahan jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *