Kab/Kota di Provinsi Banten Diminta Tertib Laporkan Bantuan Keuangan

SERANG, (KB).- Pemprov Banten meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Banten untuk tertib melaporkan bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan Pemprov. Karena, ketertiban dalam pelaporan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov mengalokasikan bantuan keuangan di tahun depan.

Penjabat (Pj) Sekda Banten, Ino S Rawita mengatakan, Pemprov bersama DPRD Banten telah mengesahkan bankeu kepada kabupaten/kota sebesar Rp 365 miliar pada ABPD 2019. Bantuan ini nantinya dipertanggungjawabkan dengan laporan yang harus diserahkan secara tertib dan tepat waktu.

Terkait besaran bankeu, mantan Pjs Bupati Lebak ini menjelaskan, jumlah yang dialokasikan sudah berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran Pemprov. “Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik dan laporannya tepat waktu,” katanya kepada wartawan di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (23/11/2018).

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya masih ada laporan bankeu dari kabupaten/kota yang melebihi batas waktu. Keadaan ini perlu menjadi perhatian karena ketidaktepatan pelaporan akan berdampak pada sulitnya kabupaten/kota bersangkutan dalam mencairkan bankeu di tahun berikutnya.

Atas kondisi ini, ia berharap laporan Bankeu APBD 2019 akan tepat waktu mengingat pencairannya dilakukan secara bertahap. “Mudah-mudahan pada tahun sekarang tepat karena pemberiannya tidak sekaligus juga. Bertahap, laporan masuk dikeluarkan lagi (sisa bankeunya). Makanya harus tertib administrasi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ketidaktertiban pelaporan juga berdampak pada tidak terserapnya bankeu. Padahal, hal itu menjadi pertimbangan pemprov untuk mengukur besaran bankeu yang akan diterima kabupaten/kota bersangkutan.

“Makanya kenapa ada yang kecil, kadang-kadang ketika diberi dia tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya di akhir tahun kadang-kadang dari seluruh kabupaten/kota ada yang selesai, ada yang tidak, kan mubazir uangnya. Makanya dari situ sudah dikurangi saja. Tapi tak kala dikurangi juga (daerah protes),” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani menilai, serapan bankeu hingga November 2018 sudah berjalan baik. “Bankeu berjalan bagus ya, karena memang sekarang kita enggak perlu khawatir karena modelnya tidak seperti dua tahun yang lalu. Kalau sekarang mereka enggak mempertanggungjawabkan yang sudah ditarik, dia enggak bisa cairkan tahap berikutnya,” katanya.

Ia mengatakan, sempat ada kabupaten/kota yang tidak bisa mencairkan seluruh bankeu yang diberikan. Namun ini terjadi untuk bankeu tahun anggaran 2017. “Insya Allah karena tahun kemarin (tahun anggaran 2017) ada yang enggak bisa narik semua itu jadi pelajaran juga. Sekarang pencairan tinggal termin keempat tapi ada sebagian yang sudah narik juga,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here