Jual Beli LKS, Pemkot Serang Siapkan Sanksi

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan memberikan sanksi bagi sekolah ataupun oknum yang melakukan praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS).

Hal ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin usai rapat bersama seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kota Serang, yang diselenggarakan di SMPN 10 Kota Serang, Rabu (9/10/2019).

Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya dugaan temuan jual beli LKS di lingkungan SMPN 23 Kota Serang.

Dari hasil pertemuan itu pun, Subdari menjelaskan, ada beberapa poin yang disepakati, baik dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, untuk menyudahi peredaran LKS di likungan sekolah.

Dengan perjanjian di atas materai disaksikan langsung oleh Kadindikbud Kota Serang dan Pemkot yang dalam hal ini Wakil Wali Kota Serang, surat itu pun ditandatangani oleh Kepala SMPN 23 Kota Serang Deni Sopari.

“Apabila ditemukan kembali, adanya jual beli LKS, kami sepakat untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat,” katanya.

Terkait sanksi yang akan diberikan, ia mengatakan, belum bisa menjabarkan secara rinci. Sebab, perlu adanya evaluasi atas pelanggaran yang dilakukan. Bergantung pada aturan dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, sanksi ringan, sedang ataupun berat.

Baca Juga : Sekolah Jual Buku LKS, Seluruh Kepsek di Kota Serang Dikumpulkan

Sedangkan, Kadindikbud Kota Serang Wasis Dewanto menjelaskan, terkait dengan penjualan LKS yang terjadi di lingkungan sekolah, pihaknya telah mengeluarkan larangan sejak 2014 lalu. Seluruh kepala sekolah harus mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan lain yang mengatur soal penggunaan buku pelajaran.

“Bukan soal LKS yang jadi masalah. Tapi saat lembar kerja siswa tersebut yang diperjualbelikan. Kami Dindik sudah mengeluarkan larangan tersebut. Hanya saja kejadian di SMPN 23 tersebut kami tidak mengetahui. Ini juga kan ketahuan karena ada laporan,” ujarnya.

Pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan oleh tim Dindikbud. Namun, kata dia, masih ada saja oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Padahal ada larangan dan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang.

“Pengawasan itu kami ada, bukan kecolongan atau tidak adanya pengawasan. Kan sudah jelas ada peraturan daerahnya dan disitu juga ada undang-undangnya. Sebetulnya LKS ini kan bisa dibuat sendiri oleh guru, tidak harus membeli dari luar,” ucapnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here