Jokowi dan Prabowo Tempuh Rekonsiliasi yang Mengejutkan

Oleh : Anggito Lazuardi

Masyarakat Indonesia cukup terkejut dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo yang berlangsung penuh dengan kehangatan. Harapan yang ditunggu-tunggu akhirnya terwujud.

Kita semua tahu, bahwa sejak Pilpres 2014 dan 2019, kedua tokoh tersebut, seakan menjadi pintu ketegangan masyarakat hingga akhirnya polarisasi antarkedua kubu sulit untuk dihindarkan, istilah cebong dan kampret pun santer di  media sosial. Tentu istilah tersebut tidak semestinya ada dalam kamus politik kita.

Meski keduanya bertarung secara sengit dalam merebut suara rakyat, Prabowo dan Jokowi tetap menunjukkan itikad baik untuk tetap menjaga hubungan persahabatan antara keduanya.

Kini, Pemilu 2019 telah berlalu, pintu islah atau rekonsiliasi telah terbuka, menurut KBBI, islah dapat berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian, sedangkan rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persabahatan pada keadaan semula atau perbuatan untuk menyelesaikan perbedaan.

Dalam konteks relasi sosial, islah dapat menghindarkan adanya fasad (kerusakan moral) dan anarki di tengah khalayak ramai. Secara garis besar, dalam urusan islah tersebut, kita memerlukan rekonsiliasi politik dan reharmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan. Jika dua hal tersebut tercapai, niscaya carut marut wajah masyarakat kita sebagai ekses konstestasi pemilu yang sangat keras pada beberapa waktu lalu, dapat segera dipulihkan.

Rekonsiliasi politik dapat dicapai melalui proses perdamaian dan reharmonisasi hubungan diantara kelompok-kelompok politik yang bertikai. Dalam hal tersebut, kedua kelompok harus berkomitmen untuk membangun rasa saling percaya dalam semangat siap berkolaborasi.

Jika kedua tokoh tersebut, sudah saling berjabat tangan dan berpelukan, tentu sudah tidak ada lagi saling mengejek satu sama lain. Tidak ada lagi kezaliman dan hoax politik yang menyesatkan.

Sementara itu, rekonsiliasi sosial-kemasyarakatan dilakukan melalui proses pendinginan suasana, pengurangan intensitas perseteruan politik secara terbuka, dan mengedepankan semangat kerja sama.

Jika hal tersebut dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat akan disuguhi sebuah pertunjukan hubungan antarkekuatan politik yang harmonis dan tanpa syak wasangka dan bagaimanapun juga pertunjukkan tersebut memerlukan sikap rendah hati dan kebesaran jiwa para pelakunya.

Kontestasi seakan harus dibayar dengan mahar yang tidak sedikit, pesta demokrasi tersebut, telah melahirnya konflik horizontal tidak hanya pada kalangan elite, tetapi juga sampai pada akar rumput masyarakat yang paling bawah. Berita fitnah seakan muncul hampir setiap hari. Narasi anti agama dan komunisme juga berseliweran dimana-mana.

Hal tersebut tentu merupakan landasan, bahwa upaya rekonsiliasi menjadi sesuatu yang urgen. Semata-mata untuk meredakan ketegangan politik di antara para pendukung kedua kubu. Bukan untuk bagi-bagi kekuasaan (power sharing) sebagaimana jamak terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia saat ini.

Narasi yang digemakan oleh Jokowi dan Prabowo cukup membuat panasnya suhu politik mereda. Narasi cebong dan kampret sudah semestinya dibuang jauh-jauh setelah Prabowo dan Jokowi saling berpelukan layaknya kawan lama. Kita saat ini bukanlah pihak 01 atau 02, namun kita semua berada dalam naungan merah putih untuk merajut persatuan yang sempat terkoyak.

Meski keduanya sudah bertemu untuk menstabilkan suhu politik di Indonesia, hal tersebut ternyata tidak membuat semua masyarakat yang ada di akar rumput mengikuti arahan dari Prabowo. Bahkan, pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT diklaim, bahwa Prabowo telah berkhianat, karena bertemu dengan presiden yang menurut mereka hasil dari sebuah kecurangan.

Kondisi tersebut tentu tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus dan berkepanjangan. Karena, jika dibiarkan, maka persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Oleh karena itu, rekonsiliasi juga tidak hanya di kalangan elite saja, tetapi juga sampai pada akar rumput.

Hal tersebut tentu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus ingat, bahwa membangun Indonesia tidak hanya tugas Presiden saja, tetapi kita juga bisa mengambil bagian dalam memajukan pembangunan di Indonesia, salah satunya adalah dengan bergaul kembali dengan teman atau rekan yang sebelumnya berbeda pilihan, agar suasana pertemanan menjadi mencair.

Ketegangan politik memang wajar terjadi ketika menjelang pemilihan, namun saat ini KPU, Bawaslu dan MK juga telah menunjukkan putusannya, jika kita hanya bisa protes, lalu kapan kita turut serta dalam membangun bangsa, masa kita sesama warga Indonesia mau marah-marahan terus.

Modal kepercayaan untuk mendatangkan investor

Jika kita mengikuti kaleidoskop politik di Indonesia beberapa bulan belakangan ini, maka akan terasa sekali atmosfer politis yang cukup menyesakkan masyarakat khususnya para pelaku usaha.

Jika banyak orang yang umumnya resah, karena kohesi sosial yang merenggang, para pelaku bisnis merasa galau dan gelisah, karena menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Gejala seperti itu sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, karena sejak dasawarsa 90-an, jargon promosi investasi Indonesia terutama bertumpu pada tiga prasyarat bagi kedatangan arus penanaman modal, yakni stabilitas politik, terjaminnya keamanan, dan adanya kepastian hukum. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan iklim investasi yang baik.

Riak-riak, apalagi gelombang politik, terkadang membuat para pelaku bisnis jalan di tempat atau yang sering disebut wait and see. Bahkan, kadang-kadang menunggu dengan penuh kekhawatiran.

Memang kepastian merupakan hal yang sangat urgen dalam urusan bisnis. Kestabilan politik dan kepastian hukum juga sangat berpengaruh terhadap perencanaan kalkulasi dan agenda bisnis.

Kegiatan rutin semacam pembelian bahan baku, proses produksi, penetrasi pasar, distribusi, dan pembayaran berbagai kewajiban akan terganggu jika situasinya tidak menentu.

Singkatnya, stabilitas politik dan kepastian hukum amatlah diperlukan sejak tahap perencanaan sampai dengan realisasi investasi. Tanpa hal tersebut, para pelaku usaha akan merasa gamang dalam menanamkan modal atau berinvestasi. Pemerintah akan sulit memenuhi target realisasi penanaman modal dan mengatasi defisit neraca perdagangan jika iklimnya tidak kondusif.

Ekonom dari Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman pernah mengatakan, investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia membutuhkan kestabilan politik.

Selain stabilitas politik, dia menambahkan, bahwa terdapat hal lain yang perlu diperbaiki, yaitu kebijakan tentang kemudahan dalam perizinan usaha. Jika perizinan semakin cepat dan mudah, maka dampaknya adalah meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja.

Oleh sebab itu, kita mengimbau kepada para politisi, agar dapat menahan diri dari hal yang dapat membuat suasana menjadi gaduh. Segenap elemen bangsa mesti menyatukan energi untuk membangun negeri.

Tidak perlu lagi ada dikotomi antara “kami” dengan “mereka”. Yang ada hanyalah “kita” dan kita, adalah sebuah identitas bangsa yang besar bernama Indonesia.

Senior Associate Director Colliers Internasional Indonesia Ferry Salanto menuturkan, menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilu presiden, banyak investor yang menunda eksekusi usahanya.

Sehingga, setelah kontestasi politik usai, diharapkan akan ada stabilitas. Karena, jika ingin menggerakkan sektor industri terutama yang berasal dari dana asing, tentu dibutuhkan stabilitas politik, tingkat korupsi yang rendah, keamanan yang kondusif seperti tidak banyak aksi anarkhis, serta kemudahan dalam berinvestasi.

Singkatnya stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan prinsip dasar pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menarik para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Pemenang Pilpres 2019 kali ini tentu harus berupaya membangun kepercayaan masyarakat secara luas termasuk di bidang ekonomi, karena hal itulah yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat.

Investasi menjadi sesuatu yang penting, karena hal tersebut merupakan salah satu komponen yang dapat menjaga, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus berkelanjutan, sehingga berbagai langkah yang dilakukan pemerintah pascaputusan tersebut, sangat menentukan minat para investor.

Para pengusaha juga berharap, dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden 2 periode, agar segera melanjutkan program ekonominya seperti mendorong ekspor dan investasi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, keputusan MK memberikan kepastian investor, agar tidak lagi wait and see dalam berinvestasi di Indonesia.

Salah satu indikatornya, adalah kenaikan perdagangan di pasar modal. Pascaputusan MK, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus naik menuju angka 6.400.

Selain itu, putusan MK juga dirasa membawa angin segar bagi stabilitas politik Indonesia. Di mana aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan normal dan perspektif positif lebih terbentuk di Indonesia, utamanya dalam konteks stabilitas politik.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial antarmasyarakat, tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Dengan terciptanya keamanan, maka investor akan lebih nyaman dalam berinvestasi. (Penulis adalah Pengamat Sosial Politik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here