Selasa, 11 Desember 2018

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap di angka Rp 40 miliar. Angka tersebut, menurut pemkab serang sangat memprihatinkan, karena terlalu kecil.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, jika pemprov tetap keukeuh menurunkan anggaran dari Rp 100 miliar menjadi Rp 40 miliar, maka pihaknya juga akan tetap mengembalikan uang tersebut. “Misalkan dewan harus mengembalikan, kami ngikut. Sangat memprihatinkan sekali buat Kabupaten Serang,” katanya saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Jumat (16/11/2018).

Menurut dia, bangub tahun ini sangat memprihatinkan bagi Kabupaten Serang. Sebab, nominal Rp 40 miliar tidak akan cukup untuk merealisasikan program pembangunan. Meski demikian, dia tetap optimistis, ajuannya bisa didengar oleh Gubernur Banten senilai Rp 150 miliar. “Minimalnya Rp 100 miliar,” ujarnya

Ia menuturkan, telah mendatangi Sekda Provinsi Banten untuk memohon pemberian bangub, agar tidak disamakan dengan kabupaten/kota lainnya. “Pak sekda mohon kami jangan disamakan dengan kabupaten lain, tolong posisi Kabupaten Serang ini spesifik, kenapa saya katakan spesifik, karena Kabupaten Serang punya tiga beban yang sebetulnya itu bagian dari pada pembangunan regional Provinsi Banten,” ucapnya.

Ia mengatakan, tiga beban tersebut, pertama Kabupaten Serang mempunyai rumah sakit umum daerah, yakni Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) yang diberikan beban sebagai RS rujukan regional, yang melayani rujukan dari wilayah Pandeglang, Kota Serang, dan lainnya.

Dengan ditetapkannya RS rujukan regional, tutur dia, otomatis pihaknya harus meningkatkan kapasitas pelayanan. Tentunya Pemprov Banten harus memberikan lebih kepada Kabupaten Serang satu di antaranya untuk meningkatkan kapasitas terpasang RSDP.

Kedua, hierarkis perencanaan pembangunan regional Provinsi Banten, posisi Kabupaten Serang ada di hierarkis pertama. Maka dari itu, Pemkab Serang sedang membangun infrastruktur jaringan jalan sampai ke semua lini, hal tersebut bagian dari mendukung program pembangunan regional Provinsi Banten.

“Yang tentunya posisi kami berbeda dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Inilah posisi spesifik Kabupaten Serang, sehingga Kabupaten Serang seharusnya harus diberi lebih, mohon maaf bukan kami mengecilkan peran kabupaten-kabupaten lain, tetapi posisi spesifik Kabupaten Serang dalam hierarkis perencanaan regional Banten ada di hierarkis pertama,” katanya.

Sedangkan, yang ketiga, ujar dia, Kabupaten Serang menanggung beban akibat dari terbentuknya Kota Serang. Akibatnya, Pemkab Serang yang berdomisili di Kota Serang harus menyiapkan sarana dan prasarana Kabupaten Serang. “Itu kami punya beban pembangunan Puspemkab Serang, masa kami disamakan dengan kabupaten-kabupaten yang tidak punya beban seperti itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Sekda Provinsi Banten, untuk memahami posisi strategis Kabupaten Serang dalam konstelasi dan hierarkis perencanaan regional Banten. “Kami bukan ingin dianakemaskan, tapi memang posisi strategis Kabupaten Serang dalam hierarkis perencanaan pembangunan Provinsi Banten ada di hierarkis pertama,” tuturnya.

Didesak demikian, menurut dia, Sekda Provinsi Banten mengatakan, akan mencoba meyakinkan Gubernur Banten. “Akan melaporkan ke gubernur, keluhan-keluhan kami ini akan disampaikan kepada gubernur. Kemarin baru ada angka sampai Rp 60 miliar, tapi saya katakan kami tidak ke sana ke mari angka Rp 60 miliar itu, karena kami punya target satu tahun kami harus menyelesaikan jaringan jalan dengan kondisi mantap, dengan beton 100 kilometer, jaringan jalan ini yang saya sebut sebagai mendukung pengembangan regional Banten. Itu kan untuk membangun Provinsi Banten, membuat jaringan jalan sampai ke perdesaan,” katanya

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin menuturkan, pihaknya bersikukuh akan mengembalikan jika bantuan keuangan dari Provinsi Banten tersebut di angka Rp 40 miliar. “Tetap kalau Rp 40 miliar akan kami tolak, maka ke wakil rakyat DPRD Provinsi Banten jangan diam APBD itu bukan milik gubernur/pribadi jangan keputusan sepihak APBD itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. Ia menginginkan besaran anggaran tersebut, harus logis dan sama dengan bantuan sebelumnya. “Iya minimalnya tetap secara logisnya sesuai bantuan sebelumnya,” ucapnya. (DN)*


Sekilas Info

Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Jadi Silpa

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk (Bank Banten) terancam menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *