Jika Pemkab Serang Menggugat ke Pengadilan, Aris Ancam Gembok Lagi SMP Negeri 1 Mancak

SERANG, (KB).- Ahli waris lahan SMP Negeri 1 Mancak di Kecamatan Mancak Aris Rusman bin Jainul, mengancam akan menggembok kembali pagar sekolah tersebut. Hal itu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Serang benar-benar melakukan gugatan ke pengadilan.

“Untuk tindak lanjut nanti saya hubungi Kapolsek atau pihak terkait yang kemarin (mediasi) kalau digugat saya akan kembali ke gerbang itu,” ujar ahli waris Aris Rusman bin Jainul kepada Kabar Banten, Selasa (16/7/2019).

Jika Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah benar-benar menempuh jalur hukum, maka dirinya akan menerima. Karena memang Indonesia adalah negara hukum sesuai Undang-Undang 45.

“Saya akan tempuh, artinya saya akan tempuh jalur saya sendiri. Artinya, saya akan comeback to school gerbang sekolah. Kalau tegas bupati katakan itu (tempuh jalur hukum),” ucapnya.

Setelah penggembokan Senin (15/7), kata dia, sudah ada kesepakatan untuk membentuk tim pencari fakta. Namun jika pembentukan tim itu tidak ada lanjutan, maka dianggap status quo.

Untuk menentukan pemenang pemilik lahan, menurut dia, seharusnya ditempuh dulu prosesnya. Namun selama proses ditempuh, pemda dan dirinya sama-sama tidak menempati lahan tersebut. “Siapa pun pemenang, saya hormati. Tapi kosongkan dulu lahannya, sampai proses itu selesai. Misal inkrach di MA, maka tutup total sampai di MA,” ucapnya.

Kecuali, kata dia, pemda memiliki bukti kepemilikan. Maka, ia tidak akan menggembok ulang. “Tapi kalau legalitas enggak ada, saya mohon maaf. Kalau misalkan bupati menegaskan akan tempuh jalur hukum, akan saya tutup besok (hari ini). Kecuali ada legalitas resmi, ada SPH. Silakan, tunjukan ketika saya tutup,” katanya.

Disinggung soal kemungkinan ia melakukan gugatan, Aris mengatakan tidak akan pernah menggugat. Sebab, pemda sendiri tidak memiliki sertifikat, sehingga tidak ada yang perlu digugat.

“Apa yang digugat. Kemarin kepala dinas itu saya tanya SPH mana, enggak dijawab, enggak punya katanya. Saya kaya orang plongo (bodoh), enggak ada dokumen kok digugat. Saya diketawain sama hakim nanti. Saya punya girik, kita pertanyakan sertifikat dia. Orang gak punya berarti bodong,” ucapnya.

Ia pun tidak takut jika pemda melaporkan aksi hebohnya ke kepolisian. Sebab, menurut dia, dirinya sudah lebih dulu membuat laporan pada 23 Agustus 2018. “Siap, di Polda saya sudah laporan itu sudah basi. Saya sudah laporkan kepala dinas (kadisdikbud) 23 Agustus 2018. Itu artinya kesiangan,” tuturnya.

Berkoordinasi dengan kepolisian

Sementara, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang Sugihardono mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait tindak lanjut unjuk menempuh jalur hukum. “Sudah kemarin langsung waktu rapat koordinasi di pendopo,” ujarnya.

Sugi mengatakan, laporan dibuat ke Polsek Mancak dan Polda Banten. Pelaporan menyangkut aksi penggembokan yang akan dipelajari unsur-unsurnya. “Kami, kalau terkait kewenangan apakah ada unsur pidana tidak itu nanti kepolisian yang buat kesimpulan. Kalau soal aset punya Kabupaten Serang. Buktinya AJB, AJB itu bagian dari proses penyertifikatan tanah sebagai hak milik yang diakui berdasarkan Undang-undang agraria,” tuturnya.

Ia mengatakan, proses penyertifikatan sendiri dilengkapi dengan dokumen terakhir yakni AJB. “Kita punyanya akta itu. Hanya proses di BPN ada mekanisme dalam penerbitan sertifikat itu. Di situ ada mekanisme pengumuman, pelengkapan persetujuan dari batas batas tanah yang bersebelahan kanan-kiri depan belakang,” katanya.

Disinggung soal berulangnya aksi penggembokan, ia sudah pernah melaporkan masalah itu ke kepolisian. Namun jika memang ahli waris merasa ada hak keperdataan yang dilanggar, maka dipersilakan melakukan gugatan.

“Mungkin karena dia merasa tidak punya kelengkapan dokumen jadi enggak mau mengajukan. Intinya sih Pemda sudah dokumen berupa AJB dan sudah tercatat di dalam buku neraca aset Kabupaten Serang. Enggak mungkin lagi Kabupaten Serang harus bayar kompensasi. Kecuali, mereka ngadu ke pengadilan. Kemudian berdasarkan fakta persidangan, diputuskan ada kerugian dia yang keambil pemda. Kalau digembok lagi, pemda akan ambil tindakan tegas,” ucapnya.

Dapat perhatian khusus

Sementara itu, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) SMP Negeri 1 Mancak mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya trauma di kalangan siswa.

Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Heriyana menjelaskan, pelaksanaan MPLS di SMPN 1 Mancak mendapatkan perhatian khusus dari beberapa pihak. Salah satunya, dari pihak kepolisian dan TNI yang ikut membantu dalam memberikan pelajaran MPLS di sekolah. Hal tersebut dilakukan karena adanya penyegelan di hari pertama sekolah.

“Alhamdulillah SMPN 1 Mancak mendapatkan perhatian dan sumbangan partisipasi dari beberapa pihak untuk kegiatan MPLS ini,” ujar Heriyana, Selasa (16/7/2019).

Dia menjelaskan, bentuk perhatian yang diberikan kepada siswa-siswa yang baru masuk di SMPN 1 Mancak yakni Polres Cilegon menugaskan polwan untuk membuat permainan yang menghibur siswa agar tidak mengalami trauma.

Selain itu, TNI pun ikut berpartisipasi dalam memberikan permainan hiburan bagi siswa. Sebab, penyegelan dilakukan diawal siswa baru masuk ke SMP.”Walaupun persoalan ini sudah pernah terjadi, tapi saat ini penyegelan dilakukan pada hari pertama anak baru masuk SMP,” tuturnya.

Dia menuturkan, MPLS dihari pertama tetap dilaksanakan walaupun dengan waktu yang terlambat. Namun kegiatan MPLS dihari pertama tetap dapat berlangsung dengan baik. Jadwal pelaksanaannya pun tidak ada yang berubah dan sama dengan sekolah yang lain, dilaksanakan selama 3 hari. “Tidak ada jadwal khusus. Hanya terlambat sedikit di hari pertama,” ucapnya.

Dia mengatakan, untuk kegiatan MPLS dihari pertama untuk semua sekolah pun berjalan dengan baik dan lancar. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait tindakan tidak menyenangkan atau perpeloncoan saat pelaksanaan MPLS. Sebab sebelumnya pihaknya telah memberikan imbauan kepada kepala sekolah (Kepsek) untuk tidak melakukan perpeloncoan saat MPLS dan harus dilakukan pengawasan ekstra dari guru. (DN/TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here