Jika Ada Pelanggaran PPDB, Warga Diminta Lapor

SERANG, (KB).- Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya pelanggaran terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Serang. Kepada penyelenggara juga diminta, agar berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

“Bisa langsung laporkan kepada kami, disertai dengan bukti-bukti tentunya. Jadi, harus sesuai, misalnya kuota 35 orang ya harus segitu. Kemudian, kalau zonasi ya disesuaikan dengan tempat tinggalnya, karena di setiap kecamatan juga ada sekolahan,” katanya saat ditemui seusai menghadiri kegiatan di Kawasan eks Kesultanan Banten, Kasemen, Kota Serang, Selasa (18/6/2019).

Ia menjelaskan, Pemkot Serang beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pihak terkait telah menyepakati dengan adanya sistem zonasi, kuota, dan sistem lainnya dalam PPDB di Kota Serang. Bahkan, Wali Kota Serang telah mengeluarkan imbauan tentang hal tersebut.

“Kami sudah sepakat dan wali kota juga sudah mengeluarkan imbauan kepada OPD dan instansi terkait tentang itu. Kemudian, ini juga merupakan amanah dari pusat kalau sekarang ini setiap daerah diberlakukan sistem zonasi, kuota, dan lainnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kemungkinan besar dengan adanya sistem tersebut, kepala sekolah menyerahkan kepada Disdikbud Kota Serang dalam PPDB tersebut. “Kemungkinan kepala sekolah ini melempar ke Dinas Pendidikan. Padahal sesungguhnya, kami sudah mewanti-wanti zonasi dan kuota itu mesti dijalankan,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, pendidikan sangat penting dibandingkan segalanya. Jika di zonasi tersebut, ternyata sudah tidak bisa diterima, tidak mungkin juga orangtua dan pihak sekolah membiarkan anak tidak sekolah.

“Masa kami membiarkan tidak sekolah. Tentu itu juga kami pikirkan, kalau anak-anak kami itu harus sekolah. Jadi, harus ada alternatif lain, kalau misalnya tidak masuk dalam zonasi. Ya harus ada jalan keluar. Agar anak-anak tetap harus bisa sekolah,” katanya.

Jadi, ujar dia, sistem zonasi, kuota, dan lainnya tersebut, adalah cara yang sudah dimatangkan oleh Pemerintah Pusat dan harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Tentunya segala sesuatu yang akan terjadi, dia mengatakan, sudah masuk dalam perhitungan dan ada solusinya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here