Jerat Pidana dalam Pilkada

Masudi SR.*

Oleh : Masudi SR

Dalam setiap kontestasi politik selalu tersedia ruang untuk terjadinya pelanggaran. Hampir tidak ada perebutan kekuasaan politik yang berlangsung mulus, tanpa pelanggaran. Disemua tahapan beragam jenis pelanggaran muncul dengan polanya masing-masing. Mulai dari pelanggaran administratif, kode etik penyelenggara, maupun tindak pidana pemilihan.

Itulah mengapa regulasi sebagai role of the game, dibuat sedemikian cermat, agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat berlaku tertib. Masing-masing diberi porsi tanggung jawab, hak, batasan kewenangan, dan sanksi. Siapapun yang berlaku melebihi porsi yang diberikan, harus dikenakan sanksi sesuai derajat kesalahan yang dilakukan.

Pada titik ini, perlakuan yang setara dan adil terhadap pelaku dan pelanggaran yang terjadi menjadi penting. Seringkali penanganan pelanggaran oleh institusi yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang, abai dengan prinsip ini. Akibatnya muncul rasa tidak puas yang potensial memantik aksi protes bahkan tindakan anarkis.

Penegakan hukum pemilu yang cepat, jujur dan, adil, yang dilakukan pengawas pemilihan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki arti penting bagi proses demokratisasi yang sedang berjalan. Bahwa kontestasi politik yang digelar beralaskan nilai dan prinsip demokrasi, tidak membiarkan terjadinya kecurangan atau pelanggaran sekecil apapun.

Penegakan hukum pemilu diperlukan agar ada jaminan sekaligus memastikan peserta pemilihan, penyelenggara, dan pemilih bebas dari intimidasi, provokasi, kecurangan, ketakutan, dan tindakan anarkis. Pemilih sebagai pemilik sah kedaulatan, harus terlindungi hak konstitusional yang notabenenya merupakan bagian dari hak asasi mereka. Elite politik yang sedang bertarung merebutkan kue keuasaan dilindungi ketika menjalankan strategi pemenangannya. Penyelenggara terjaga integritas dan independensinya dalam bekerja.

Standar internasional untuk pemilu yang demokratis mengatur bagaimana mekanisme dan penyelesaian pelanggaran sehingga berjalan efektif. Menjadi protektor bagi pemilih saat menggunakan hak mereka. Misalnya, soal hak hukum pemilih dan peserta pemilihan, lama waktu mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan, pemberian putusan, penyampaian hasil, dan soal banding terhadap putusan.

Itulah mengapa perlu selalu diingat, bahwa pemilu yang demokratis merupakan pantulan dari sistem demokrasi yang dianut. Bahwa untuk melihat kadar kesadaran demokratis tidaknya sebuah negara, salah satunya bagaimana pemilihan eksekutif dan anggota legislatif dilaksanakan. Semakin demokratis pelaksanaan sebuah pemilihan, maka semakin baiklah kesadaran demokrasi masyarakat tersebut.

Pidana pilkada

Dalam Undang-undang Pilkada, tindak pidana pilkada diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan. Di dalamnya diatur lengkap bagaimana mekanisme penyelesaian berikut dengan lembaga yang diberi kewenangan mananganinya. Karena tidak semua pelanggaran atau kejahatan pemilu yang terjadi, penyelesaian akhirnya oleh pengawas pemilihan.

Setidaknya terdapat 43 rumusan pasal (Pasal 177-198A) yang menjadi jerat pidana dengan beragam jenis pelanggaran tindak pidana dan kejahatan pemilu berikut dengan sanksinya. Jika melihat tren pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, tahapan kampanye biasanya menjadi tahapan yang paling banyak terjadi pelanggaran. Disusul masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan, dan masa pencalonan.

Tingginya angka pelanggaran ditahapan, karena rentang waktu bagi peserta pemilihan untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program mereka dengan berbagai metode kampanye yang telah ditentukan cukup panjang dibanding tahapan lain. Beberapa jenis pelanggaran kampanye di antaranya, merusak alat peraga kampanye, menyertakan anak di bawah umur, kampanye di luar jadwal, melibatkan kepala atau perangkat desa, menggunakan fasilitas pemerintah atau rumah ibadah, melibatkan ASN-birokrat, dan mengganggu atau menghalangi kampanye.

Sementara pelanggaran di luar tahapan kampanye misalnya, menggunakan ijazah dan atau memalsukan dokumen pencalonan, mencoblos lebih dari satu kali, manipulasi suara, menghilangkan hasil rekap, memalsukan data pemilih, merusak surat suara dan melakukan politik uang. Semua jenis pelanggaran ini sebetulnya sudah menjadi klasik, terutama politik uang. Hanya strateginya yang relatif berubah dan canggih, menyesuaikan dengan celah hukum yang ada.

Politik uang menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak, merata, dan melibatkan banyak pihak. Hasil penelitian Indonesian Legal Roundtable (ILR) yang dirilis beberapa waktu lalu terkait tindak pidana dalam Pemilu 2019, setidaknya mengonfirmasi hal tersebut. Dari 348 kasus pidana pemilu, politik uang adalah yang terbanyak 72 kasus, disusul manipulasi hasil perolehan suara 56 kasus, dan mencoblos lebih dari satu surat suara 48 kasus. Tahapan yang paling banyak pelanggaran ada di masa kampanye 168, rekapitulasi penghitungan suara 69, pungut hitung 74 kasus, masa tenang 22 kasus, dan tahap pencalonan 15 kasus.

Hasil penelitian ILR untuk Pemilu 2019 itu, bisa menjadi gambaran dititik mana tindak pidana paling besar terjadi, dengan cara apa dan dilakukan oleh siapa. Diyakini hal serupa akan terulang pada pilkada mendatang, bisa dengan pola dan strategi yang sama atau lebih canggih. Dan ini bisa menjadi early warning bagi pemangku kepentingan dalam pemilihan. KPU misalnya, sejak sekarang memastikan seluruh jajarannya untuk selalu awas terhadap jerat pidana sembari meningkatkan kemampuan penguasaan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya.

Sekaitan dengan itu, pengawas pemilihan sudah harus pula menyusun peta jalan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang lebih efektif. Dengan demikian bisa membantu meminimalisasi tindak pidana yang terjadi. Begitupun dengan peserta pemilihan dan pemilih untuk tidak lagi mereplikasi cara-cara curang untuk meraih kemenangan.

Last but not least, pilkada adalah arena pertarungan demokrasi yang sejatinya meninggalkan jejak nilai yang edukatif. Dan ini menjadi tanggung jawab hukum dan moral stakeholders untuk mengisinya. Pilkada menjadi sekolah demokrasi terbesar dimana semua orang menjadi guru sekaligus siswa didalamnya. Karena itu, interaksi politik kepentingan yang dibangun tidak mendekatkan diri pada jerat pidana yang sudah siap melilit siapapun. (Penulis, Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here