Selasa, 22 Januari 2019
Spanduk berukuran besar terpasang di atas Jembatan Ciasem, Kecamatan Petir, Kamis (26/4/2018).*

Jembatan Ciasem Disegel Warga

SERANG, (KB).- Jembatan Ciasem yang berlokasi di Kecamatan Petir disegel warga, Kamis (26/4/2018) sekitar pukul 13.00 WIB. Penyegelan jembatan yang menghubungkan ruas Jalan Petir-Warung Gunung tersebut, dikarenakan pemilik lahan masih belum juga menerima ganti rugi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pantauan Kabar Banten, di atas jembatan tersebut tampak terpasang spanduk bertuliskan, “Maaf pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Jembatan Ciasem ini kami sita”. Dua spanduk berukuran besar terbentang menghalangi jalan di jembatan baru tersebut.

Mantan Ketua Karang Taruna Kecamatan Petir, Oman Sumantri mengatakan, jembatan tersebut telah dibangun sejak 2017 dengan anggaran Rp 4,6 miliar. Namun, setelah jembatan tersebut selesai, sampai detik ini pemilik lahan belum juga mendapatkan ganti rugi yang telah dijanjikan. “Pemiliknya dua orang, bapak Hadimi sama bu Sundus,” katanya kepada Kabar Banten.

Ia menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan sejak pukul 13.00 WIB. Warga yang kesal menuntut, agar pemerintah segera melakukan pembayaran lahan ganti rugi proyek tersebut. “Secapatnya dibayar, karena ini sudah setahun gak ada kejelasan,” tuturnya.

Warga tidak akan mencopot segel tersebut sampai mendapatkan kejelasan kapan tanah akan dibayarkan. “Sekarang lagi audiensi dengan pihak PU di Kantor Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Petir. Saya dari karang taruna hanya mendampingi,” ujarnya. Untuk lahan tersebut, harga yang harus dibayarkan akan disesuaikan dengan harga pasaran setempat. “Disesuaikan dengan hasil peninjauan appraisal,” katanya.

Pernah bersurat

Sementara itu, Camat Petir, Mochamad Agus menuturkan, Jembatan Ciasem bukan disegel, melainkan diprotes warga. Sebab, lahan yang digunakan untuk proyek tersebut belum juga dibayar. “Kalau lebih jelasnya sebaiknya ke Dinas PU Provinsi Banten,” katanya.

Sepengetahuannya, kewenangan pembebasan lahan proyek jembatan tersebut bukan di Pemerintah Kabupaten Serang, melainkan ada di Pemprov Banten. Pihak provinsi sebenarnya sudah pernah bersurat untuk membantu kelancaran pemberkasan. Namun, hingga saat ini masih belum ada tindak lanjutnya. “Itu kewenangannya di provinsi,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya berharap, agar masalah tersebut bisa secepatnya selesai. Dengan demikian, permasalahan tersebut, tidak membuat masyarakat menjadi resah. “Tadi ada pertemuan, tapi saya enggak diundang. Mungkin pertemuan informal saja,” ucapnya. (DN)*


Sekilas Info

Dana Desa Kabupaten Serang Naik Rp 20 Miliar

SERANG, (KB).- Anggaran Dana Desa (DD) Kabupaten Serang naik Rp 20 miliar di 2019, jika sebelumnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *