Jemaah Haji Banten Berangkat Mulai 8 Juli 2019

Dr. H. Machdum Bachtiar, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Banten.*

Jemaah calon haji (calhaj) asal Provinsi Banten mulai diberangkatkan pada 8 Juli 2019 mendatang. Mereka yang berangkat pertama tersebut berasal dari kelompok terbang (kloter) 2 Kota Tangerang dengan jumlah jemaah sebanyak 385 orang.

Hal itu disampaikan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Banten H. Machdum Bachtiar, Ahad (19/5/2019). “Adapun kloter pertama Banten berasal dari Kota Tangerang pada tanggal 8 Juli 2019,” kata Machdum.

Ia mengatakan, jemaah calhaj Banten pada tahun ini diberangkatkan dalam 25 kloter dan satu kloter tambahan. “Dari 25 kloter itu, 8 kloter akan diberangkatkan pada gelombang pertama, dan 18 kloter akan diberangkatkan pada gelombang kedua,” ujar Machdum.

Ia mengatakan, untuk jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji asal Banten telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Kepala Kantor Kemenag se-Provinsi Banten pada hari Senin 14 Mei 2019 di Hotel Le Semar Kota Serang. Dalam rapat tersebut hadir pula para Kasi PHU kabupaten/kota se-Banten.

Rapat penetapan jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji itu dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten H A. Bazari Syam, didampingi Machdum Bachtiar Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam pengarahannya, Bazari meminta Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota segera mempersiapkan rencana keberangkatan tersebut untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kota masing-masing terkait biaya transportasi yang menurut regulasi merupakan tanggung jawab kepala daerah.

Bazari juga berharap Kota Tangerang yang mendapat giliran pertama berangkat agar segera mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal sehingga pada waktu berangkat berjalan lancar tanpa kendala.

Kuota tambahan

Sementara itu, pemerintah pastikan biaya haji bagi 10 ribu jemaah kuota tambahan tidak bersumber dari APBN. Hal itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kuota Tambahan di Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

“Kementerian Keuangan menyatakan, APBN hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasionalisasi petugas haji, tidak untuk membiayai kegiatan dan atau keperluan seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah haji,” ujar Menag.

Sebelumnya, pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Pemerintah pada 23 April 2019 lalu disepakati tambahan anggaran BPIH sebesar Rp 353 miliar sebagai konsekuensi dari bertambahnya kuota haji tahun ini. Sebesar Rp 183,7 miliar di antaranya, semula direncanakan akan bersumber dari APBN Bagian Anggaran – Bendahara Umum Negara (BA-BUN).

Namun, menurut Menag, setelah dilakukan kajian hukum disimpulkan hal tersebut tidak dapat dilakukan. “Regulasi tidak memungkinkan. Karena APBN hanya terkait dengan petugas atau secara tidak langsung dengan jemaah,” ujar Menag.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menag menyampaikan usulan solusi guna menutup kekurangan sebesar Rp 183,7 miliar. Pertama, terkait tambahan nilai manfaat keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menuturkan, BPKH bersedia menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar dari tambahan nilai manfaat keuangan haji.

“Dari kekurangan Rp 183,7 miliar tersebut, Kemenag bersyukur BPKH bersedia untuk memberikan tambahan nilai manfaat keuangan haji, sehingga bisa menyisihkan Rp 100 miliar untuk menutup kekurangan tersebut. Tersisa Rp 83,7 miliar,” tutur Menag.

Kedua, relokasi tambahan efisiensi pengadaan layanan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama. Ia mengungkapkan, realisasi penggunaan dana pengadaan akomodasi di Mekkah ternyata dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp 50 miliar.

“Setelah pada raker sebelumnya, 23 April 2019 lalu relokasi efisiensi pengadaan akomodasi di Mekkah bisa menyisihkan Rp 50 miliar, dan sekarang hal yang sama bisa dilakukan kembali. Sehingga sisa kekurangan menjadi Rp 33,7 miliar,” tutur Menag.

Untuk menutup kekurangan tersebut, maka dilakukan tiga langkah rasionalisasi anggaran. Pertama, penyesuaian jumlah kloter untuk 10 ribu jemaah. “Yang semula 25 kloter menjadi 20 kloter, bisa dilakukan dengan melakukan pemadatan penerbangan,” ucapnya.

Kedua, melakukan penghapusan biaya safeguarding khusus untuk 10 ribu jemaah, dengan asumsi tidak lagi diperlukan untuk tambahan 10 ribu. Namun, biaya safeguarding untuk kuota sebelumnya tetap ada. “Rasionalisasi ketiga, dengan melakukan penyesuaian biaya satuan manasik haji di KUA,” ucap Menag.

Semula Panja telah menyepakati biaya satuan manasik haji di KUA sebesar Rp 85 ribu per jemaah. Namun, karena anggaran tidak dapat dipenuhi oleh APBN BA-BUN maka dilakukan rasionalisasi biaya satuan manasik menjadi Rp 63.092,- per jemaah.

“Dengan perhitungan tersebut, total rasionalisasi yang bisa dilakukan sebesar Rp 33,7 miliar,” ucap Menag seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Maka, menurut Menag, besaran kebutuhan anggaran untuk 10 ribu jemaah kuota tambahan yang semula sebesar Rp 353,7 miliar berubah menjadi Rp 319 miliar.

“Terkait kebutuhan dana Rp 319 miliar, dengan dana yang tersedia hasil raker terdahulu Rp 170 miliar, masih ada kekurangan dana Rp 149,9 miliar. Ini bisa ditutupi dengan tambahan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp 100 miliar dan tambahan efisiensi akomodasi Mekkah sebesar Rp 49,9 miliar. Dengan begitu seluruh kekurangan tambahan anggaran bisa ditutupi dari kedua sumber tersebut,” ucapnya.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here