Jelang Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon, Golkar Intens Jalin Komunikasi

CILEGON, (KB).- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dengan fraksi-fraksi lain, kabarnya telah menjalin komunikasi secara intens terkait pengisian kursi Wakil Wali Kota Cilegon jika Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi dilantik sebagai wali kota definitif menggantikan Tubagus Iman Ariyadi yang diberhentikan, karena tersangkut kasus hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Kota Cilegon telah mengantongi rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk mencalonkan Ratu Ati Marliati. Namun, partai-partai di legislatif belum mendapatkan pinangan dari Ratu Ati Marliati, sebagai sosok yang diusung Partai Golkar.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Ghoffar mengatakan, secara internal, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait perkembangan politik berkaitan dengan perhelatan kursi wakil wali kota. Bahkan, telah menyebutkan sejumlah nama ke DPP PKS.

“Kalau pembahasan dengan DPW dan DPP sih, memang sudah terjadi. Meskipun bukan dalam konteks pembahasan resmi. Tetap saja, kami telah menyebutkan sejumlah nama ke DPW dan DPP,” katanya, saat dihubungi, Kamis (22/11/2018).

Menurut dia, tidak jauh berbeda dengan Partai Golkar, pihaknya membutuhkan rekomendasi dari DPP PKS dalam menentukan sikap terkait kontestasi wakil wali kota.

“Saya kira semua partai begitu, mekanismenya adalah mendapatkan rekomendasi dari DPP untuk menentukan sikap. Itu diawali dengan surat permohonan dari tingkat kota. Nah, kami belum melakukan hal itu,” ujarnya.

Pria yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon tersebut, tidak membantah telah didekati para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cilegon. Namun, komunikasi-komunikasi yang terjalin belum formal. “Komunikasi yang terjalin saat ini kan belum formal. Lagi pula pak Edi belum berstatus definitif, tahapan pemilihan wakil wali kota pun belum terjadi,” ucapnya.

Namun, tutur dia, hingga saat ini, belum terjadi komunikasi antara pihaknya dengan Ratu Ati Marliati. Hal tersebut, menurut dia, dipandang perlu, tidak hanya di tingkat DPD PKS Kota Cilegon, namun hingga DPW PKS Banten, bahkan DPP PKS.

“Etikanya kan harus ada pinangan dari calon pengantin, sampai sekarang itu belum terjadi. Oleh karena itu, PKS secara formal belum menentukan sikap,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Bagian Hukum Setda Pemkot Cilegon, Bambang Hariyo Bintan menuturkan, Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan balasan terkait permohonan pemberhentian Tubagus Iman Ariyadi sebagai Wali Kota Cilegon dan Edi Ariadi sebagai Wakil Wali Kota Cilegon.

“Kami belum mendapat pemberitahuan jika Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Pemprov Banten sudah menerima surat balasan Dirjen Otda Kemendagri,” ujarnya.

Jika surat tersebut turun, ucap dia, secara yuridis Edi telah menjadi Wali Kota Cilegon. Kemudian, Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten akan melayangkan permohonan surat pengangkatan Edi sebagai Wali Kota Cilegon.

“Secara yuridis pak plt sudah menjadi definitif. Sebab, sekarang ini tidak boleh ada kekosongan unsur pimpinan, sehingga ketika Biro Pemerintahan mengajukan surat pengangkatan, Pemkot Cilegon telah memiliki seorang wali kota,” tuturnya.

Setelah dilantik, kata dia, barulah tahapan pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon dimulai. Terkait pelantikan sendiri, dia mengatakan, jika kemungkinan besar pelantikan akan dilakukan di Pemprov Banten. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here