Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres: Mewaspadai Penyusup Dalam Aksi Massa

Oleh : Alfisyah Kumalasari

Demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berakhir anarkis ditengarai telah disusupi oleh penumpang gelap. Indikasi tersebut terlihat dari bergesernya tuntutan terkait RKUHP menjadi pelengseran Presiden Jokowi.

Hampir di berbagai kota, aksi demonstrasi marak terjadi untuk menyuarakan aspirasi. Mereka memprotes menolak UU KPK hasil revisi. Mereka juga meminta DPR membahas kembali substansi dalam RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan.

Para pendemo, terutama yang menggelar aksi di daerah, banyak menyasar Gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasinya. Kantor kepala daerah juga tak luput dari sasaran. Di Jakarta, yang menjadi sasaran aksi massa adalah Gedung DPR. Dalam demonstrasi tersebut, bentrok tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa menjadi korban.

Dalam demo yang berujung rusuh tersebut, kita juga perlu mencermatinya, bahwa demo mahasiswa itu adalah sarana mereka untuk menyampaikan aspiras. namun faktanya kerusuhan tersebut diwarnai aksi merusak, membakar pos polisi, membakar mobil, merusak – rusak semua sarana dan prasarana yang ada.

Adanya aksi perusakan tersebut menunjukkan unjuk rasa telah dimanfaatkan penumpang gelap.  Apalagi yang tertangkap kemarin saat ingin membumihanguskan Jakarta, juga bukan aksi dari Mahasiswa. Pelaku yang membuat bom molotov tersebut merupakan penumpang gelap yang harus kita cermati dan harus diwaspadai atas agenda inkonstitusionalnya, yakni menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Mereka seakan menggeser isu yang dibawa oleh Mahasiswa kepada arah sikap politik inkonstitusional dengan menurunkan tagar #turunkanJokowi dan menyuarakan untuk menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih.

Kelompok penumpang gelap tersebut, selalu berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa. Hal itu dikarenakan kelompok mahasiswa mulai terkonsolidasi dengan baik.

Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengingatkan agar gerakan Mahasiswa harus selalu waspada agar secara cermat dapat memisahkan diri dari kelompok penunggang gelap. Hal tersebut karena kelompok penumpang gelap jelas tidak sesuai dengan agenda aksi yang orisinal digaungkan oleh Mahasiswa.

Kita harus tetap waspada akan adanya penyusup dalam setiap aksi turun ke jalan, memang para penumpang gelap tersebut tidak mungkin menggelar aksinya sendiri, sudah pasti mereka akan mendompleng aksi besar untuk mencari celah membuat kerusuhan dan keonaran.

Penumpang Gelap Demokrasi

Sejumlah pihak menilai demonstrasi dan pelajar yang terjadi beberapa pekan lalu telah ditunggangi penumpang gelap. Hal tersebut terlihat dari demonstrasi massa yang selalu berujung ricuh dan umumnya bergerak pada sore hari.

Aksi-aksi unjuk rasa menentang sejumlah revisi perundang-undangan menyisakan banyak tanya. Pasalnya terdapat indikasi jika aksi demonstrasi berujung ricuh di beberapa kota ditunggangi oknum-oknum lain yang mengatasnamakan demokrasi. Mereka mempunyai maksud negatif dengan memprovokasi para pengunjuk rasa untuk bertindak anarkis. Namun, mirisnya mereka akan angkat tangan dan lari saat kambing hitam (pendemo) tertangkap oleh aparat.

Tak ada yang salah saat menyampaikan aspirasi terkait kepemerintahan, namun ada baiknya tetap berperilaku dalam koridor hukum serta aturan yang berlaku. Toh, unjuk rasa juga ada yang terlaksana secara tertib dan damai tanpa secuil konflik-pun. Hal tersebut menandai jika pengoordinasian aksi dicek dan diteliti secara terperinci. Orang-orang yang bertugas sebagai penanggung jawab harus optimal didalam melakukan perannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, yakni Syaiful Bahri Anshori yang mengatakan aksi demontrasi oleh mahasiswa di berbagai daerah, sangat rawan untuk ditunggangi oleh penumpang gelap. Yang mana hanya ingin membuat situasi semakin panas dan keruh. Ia juga menyatakan apresiasiasinya akan aksi mahasiswa yang berlaku kritis terhadap beberapa RUU yang telah dibahas oleh DPR.

Namun, ia menambahkan agar tetap mewaspadai penumpang gelap yang hanya ingin memanfaatkan situasi demonstrasi. Syaiful turut menyatakan jika penyampaian berupa aspirasi dimuka umum telah dijamin oleh Undang-Undang. Akan tetapi, dalam proses penyampaiannya tidak dibenarkan jika disertai tindakan anarkis. Karena tindakan radikal ini mengarah pada praktik melawan hukum.

Pihaknya juga berharap sekaligus meminta kepada seluruh elemen elit politik agar tidak membuat suasana makin panas. Tak lupa dirinya menyatakan agar demo tidak diwarnai dengan aneka provokasi yang mengancam dan mengganggu keamanan nasional. Politikus PKB ini turut meminta kepada pihak aparat penegak hukum guna memberlakukan. tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar saat aksi demo dilakukan.

Mantan Menkumham Yasonna Laoly turut mengimbau, kepada seluruh mahasiswa yang tengah melakukan demo terkait RUU harus waspada dan hati-hati akan pihak-pihak yang ingin menunggangi aksi massa dengan kepentingan politik destruktif.

Sebelumnya ramai beredar kabar di media sosial dengan tagar turunkan Jokowi yang tampak bersandingan dengan tagar Gejayan Memanggil. Namun, hal tersebut dibantah oleh para mahasiswa maupun peserta yang tergabung dalam kegiatan demo tersebut.

Yasonna turut mengakui pihaknya paham dengan sejumlah tuntutan yang mana diajukan oleh mahasiswa hingga sejumlah elemen masyarakat. Yakni tuntutan yang berkenaan dengan penolakan pengesahan RKUHP. Ia berharap pemerintah akan bersikap tegas meminta pihak DPR RI, guna menunda pengesahan RKUHP sampai periode mendatang. Dalam rentang waktu tersebut digunakan sebagai wadah sosialisasi terhadap sejumlah pasal yang dinilai “nyleneh”.

Selain tentang RKUHP, mahasiswa juga menuntut akan adanya pembatalan pengesahan revisi UU KPK. Namun, Yasonna menanggapinya dengan saran jika lebih baik mahasiswa mengajukan proses Judicial Review ke MK. Lebih lanjut Yasonna berkali-kali berharap kepada mahasiswa jangan sampai terbawa arus oleh agenda politik yang tidak benar. Hal ini guna membentengi diri dari upaya pihak ketiga yang menginginkan perpecahan di tanah air.

Imbauan serupa juga datang dari aparat keamanan, yang turut mewanti-wanti akan upaya pendomplengan guna melancarkan kepentingannya sendiri turut diwaspadai. Entah kelompok, golongan , orang, hingga aliansi. Sebab, usaha provokasi ini dinilai cukup mengancam stabilitas keamanan. Sehingga aparat keamanan secara tegas mengemukakan akan siap melawan oknum-oknum semacam ini serta memprosesnya secara hukum.

Terlepas dari ramainya aksi demo yang berujung ricuh, ada baiknya menyelaraskan fokus guna menciptakan stabilitas keamanan yang lebih kuat dan kokoh. Supaya tidak ada celah bagi penyusup memecah belah kesatuan juga persatuan negeri tercinta NKRI. Demonstrasi sebagai usaha penyampaian aspirasi tentunya boleh dilakukan.

Mengingat, hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga menjaga demo agar tertib, aman, nyaman dan kondusif akan lebih efektif dibanding dengan disertai tindakan anarkisme. Mari, lawan penumpang gelap yang mengatasnamakan Demokrasi! (Penulis adalah pengamat sosial politik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here