Jangan Sampai Merana karena Corona

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Belum usai beban ekonomi akibat perang dagang Amerika dan Cina, kini dunia dihadapkan dengan wabah corona. Siapa sangka, optimistis tentang masa depan ekonomi dunia, dapat berubah cepat begitu saja.

Seperti baru kemarin kita melihat raport merah dan angka-angka, lalu kita dihadapkan pada melambatnya berbagai aktivitas produktif. Padahal inginnya kita ngebut mengejar angka pertumbuhan positif. Karena beberapa waktu terakhir, melewati satu angka dari 5% pertumbuhan saja kita sulit beranjak.

Pastinya bagi Indonesia ini tantangan berat. Bagaimana tidak, akhir tahun 2019 kita dihadapkan dengan negatifnya berita. Mulai dari bencana moral karena korupsi, gagalnya beberapa BUMN dan asuransi, pasang surut BPJS, hingga bencana banjir Jawa yang merata.

Sepertinya, baru saja kita menyusun langkah kerja 2020. Belum lagi menapak, tau-tau kita berhadapan dengan corona. Seperti sedang menghadapi antrean soal ujian, semua terjadi secara berurutan.

Pemerintah awalnya seperti ragu bersikap di awal isu corona. Bahkan beberapa pejabat masih sempat ketawa-ketiwi. Baru kemudian menjadi seperti dipaksa oleh arus wabah untuk ikut merasa.

Mau tidak mau pemerintah harus mengakui bahwa corona adalah peristiwa luar biasa, buka wabah biasa. Terlebih menteri yang tadinya ikut bercanda, malah ikutan terpapar corona. Astaghfirullah.

Kita perlu mengapresiasi langkah BI untuk melakukan tindakan pencegahan karena corona adalah fakta ancaman. Trend lockdown global, pastinya juga akan membahayakan ekonomi Indonesia.

Maka di bulan Maret ini Bank Indonesia secara berurutan dan berkali-kali menetapkan langkah strategis untuk menjaga laju ekonomi dan rupiah agar tidak melemah. Kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari berbagai kebijakan baik pada sisi penguatan atau pun pelonggaran.

Untuk menstabilkan pasar keuangan, BI di awal Maret melakukan beberapa kebijakan. Antara lain melakukan penguatan ‘triple intervention’ meliputi intervensi di pasar spot, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBSN).

Selain itu juga BI melakukan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) untuk ekspor impor dan valuta asing serta memberikan perluasan bagi investor asing untuk memilih underlying perlindungan nilai dan bank kustodiannya.

Setelah itu BI kemudian kembali mengintervensi triple intervention, memperpanjang tenor repo SBN sampai dengan 12 bulan dengan menyediakan lelang harian unlimited, mempercepat ketentuan rekening vostro untuk hedging DNDF, menambang frekuensi lelang FX menjadi setiap hari, memperluas insentif GWM rupiah kepada sektor UMKM dan tentu saja penguatan sistem pembayaran.

Berlanjut merespon perkembangan ekonomi, pada tanggal 18-19 Maret 2020 lalu BI kembali menurunkan instrumen suku bunga sebesar 25 bps. Meliputi BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility menjadi 5,35 persen.

Strategi penguatan ekonomi ala BI sepertinya akan tetap menjadi berat. Karena disisi lain pemerintah terkesan gamang mengambil langkah cepat menghadapi corona. Karena publikasi yang minim terkait penanganan corona, beberapa negara mulai meragukan Indonesia. Maka bersamaan meningkatnya jumlah corona di Indonesia, trend pasar modal menjadi negatif.

IHSG lebih dulu anjlok karena pasar modal terlalu sensitif terhadap isu. Terutama di saat tidak ada kepastian sikap terhadap penanganan corona yang hampir bisu. Tidak sampai lama dalam hitungan, kurs rupiah terhadap dolar AS menjadi bulan-bulanan. Rupiah pun akhirnya ikut luluh.

Setelah jumlah korban meningkat dan ekonomi menurun, pemerintah akhirnya semakin serius menghadapi corona. Namun tidak seperti negara lain, pemerintah dipastikan tidak akan melakukan lockdown, bahkan cenderung menganggapnya tidak perlu.

Pemerintah memang tidak akan siap melakukan lockdown. Jangankan memfasilitasi logistik atau mensubsidi masyarakat jika terjadi lockdown, memastikan ketersediaan masker dan hand sanitizer murah saat ini saja pemerintah sudah bisa dikatakan teramat payah.

Lockdown bagi Indonesia pastinya sulit. Pekerjaan sektor informal jumlahnya paling banyak. Jika benar terjadi lockdown satu minggu saja, siapa yang akan menanggung beban hidup mereka. Dengan perintah dirumahkan dan social distancing saja, pasar dan jalan masih terlihat ramai. Karena faktanya memang tidak ada pilihan untuk berkehidupan, kecuali tetap mencarinya keluar rumah untuk berproduksi dan bertransaksi.

Bisa dikatakan bahwa slogan kerja dari rumah (work from home), hanya milik para pekerja formal perkantoran. Bagi buruh pabrik, produksi barang harus terus berjalan agar ekonomi tidak berhenti.

Jika tidak, gelombang PHK karena menurunnya produktivitas dan lemahnya daya beli global sudah menanti. Terlebih BI sudah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,1%-5,5% ke 4,2%-4,6%. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setelah pulih dari Covid-19, ekonomi masih perlu waktu untuk bangkit.

Mengacu kepada Okun’s Law tentang pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, maka data proyeksi dari BI ini perlu diantisipasi. Karena berdasarkan Okun’s Law, pengangguran secara linier bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Juga sebaliknya, jika ekonomi tumbuh bisa mengurangi pengangguran. Lalu bagaimana jika ekonomi menurun dan pengangguran meningkat.

Tentu beban pemerintah akan semakin berat karena harus menyiapkan alternatif strategis untuk mengantisipasi PHK dan menstimulasi lapangan pekerjaan baru. Kita lihat saja apakah ambisi pemerintah menegakkan Omnibus Law dapat menjadi solusi menghadapi kontraksi ekonomi yang bertubi.

Melihat beberapa kondisi tersebut, ada baiknya pemerintah menunda berbagai rencana proyek ambisius yang menyebabkan defisit anggaran semakin menjadi-jadi. Kereta cepat Jakarta-Bandung berbiaya besar bahkan tersendat.

Beberapa infrastruktur strategis juga masih perlu diperhatikan. Oleh karenanya, tidak masalah jika pemindahan ibu kota ditunda nanti-nanti saja. Terlebih dolar sedang melejit, menutupi defisit anggaran berbasis utang luar negeri menjadi pilihan sulit.

Wabah Covid-19 memang sudah mengubah arah pandang ekonomi dunia. Kesiapan dan kemampuan menghadapi dampak corona menguji daya tahan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, ekonomi Indonesia masih terlalu sensitif pada perubahan ekonomi negara lain.

Walau Indonesia tidak lockdown, beberapa sektor ekonomi dalam negeri dipastikan terdampak kebijakan lockdown negara lain. Pastinya, beban pemerintah dan elemen bangsa mengurai benang kusut ekonomi semakin rumit saja. Tapi jangan karena didatangi corona, lalu kita merana. Untuk bersabar memang berat, tapi produktivitas dan optimistis harus tetap terjaga. (Penulis, dosen FEBI UIN SMH Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here