Rabu, 21 November 2018

Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Informal Belum Tersentuh

Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja (naker) informal masyarakat yang berada di sektor informal masih banyak yang belum tersentuh. Hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dan dorongan oleh pemerintah daerah. “Masih banyak masyarakat yang belum terjamin kesehatannya oleh pemerintah.

Terutama berkaitan dengan tenaga kerja khususnya untuk sektor informal. Semestinya banyak masalah yang dapat segera diselesaikan selain masalah mereka sendiri,” kata Anggota DPR RI, Yayat Y Biaro kepada Kabar Banten usai menghadiri acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bersama anggota DPR RI dengan tokoh masyarakat Kota Serang di Gedung Korpri Serang, Senin (23/10/2017).

Menurutnya, dorongan dari pemerintah tentunya harus lebih kuat, termasuk melakukan sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap kesehatan itu tidak begitu penting dan selalu diabaikan begitu saja. “Nanti akan menjadi tugas kami di komisi 9, bukan hanya soal subsidi bagi sektor informal, tetapi juga kami akan mengubah pola pikir mereka bukan hanya memiliki jaminan bagi kesehatan saja tetapi resiko dari pekerjaan itu sendiri,” katanya.

Dia mengatakan, bukan hanya jaminan kesehatan saja yang terpenting tetapi juga jaminan resiko dalam pekerjaan. Sejauh ini Negera telah merancang 2 program penting yaitu untuk menjamin masyarakat sosial kesehatan dalam kerja dan menghadapi resiko kecelakaan kerja. “Namun pastinya di depan akan ada banyak problem misalnya sosialisasinya belum kuat, masyarakat belum banyak tahu,” ucapnya.

Dalam hal ini, lanjutnya. pemerintah jika tidak mendukung akan rugi dua kali, pertama pemerintah rugi telah melanggar amanah negara, karena mereka diamanatkan oleh UU untuk melayani rakyatnya dan kedua masyarakat tidak mendapatkan kesempatan dalam bentuk jaminan sosial dalam bidang resiko kecelakaan kerja.

Sementara itu, Pakar Ketenagakerjaan, Yhanu Setiawan menjelaskan, masalah utama terkait belum banyaknya masyarakat Informal tersentuh untuk penjaminan kesehatannya karena belum tersosialisasi dengan baik. Jika mereka mendapat sosialisasi yang baik dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi peserta, maka akan dianggap penting oleh mereka.

“Karena perlindungannya luar biasa sebetulnya, mereka tidak perlu masuk dalam asuransi. Dengan mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka punya proteksi terhadap aktifitas pekerjaannya yang selama ini tidak terpikir. Resiko dalam kerja di sektor informal, selama ini dianggap sebagai nasib dan takdir,” tuturnya.

Saat ini, dia menuturkan, tingkat sosialisasi belum massif dan pengetahuan masyarakat belum cukup. Jika tingkat sosialisasi terus dilakukan, maka akan beriringan tingkat kesadaran masyarakat pun akan semakin baik. Maka, kepedulian mereka terhadap proteksi dirinya akan semakin baik pula. “Peran pemerintah sebetulnya mempercepat akselerasi itu, sehingga Pemda nanti bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Kepala Pemasaran Wilayah Serang, Didin Haryono mengatakan, yang terdaftar aktif sekitar 1,1 juta warga (tenaga kerja informal) Banten dari 5,3 juta tenaga kerja. Artinya angkatan kerja Banten kurang yang terdaftar. Sedangkan di luar Banten sekitar 700 sampai 900 ribu yang terdaftar di luar cabang wilayah Banten. “Dari sisa yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kemungkinan sekitar 700 ribu terdaftar diberbagai kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan luar Wilayah Banten,” ujarnya. (TM)***


Sekilas Info

DPAD Kabupaten Serang Canangkan Desa Percontohan Gemar Membaca

SERANG, (KB).- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Serang menunjuk Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *