Jalur Ganda Calon Kepala Daerah

Masudi SR.*

Oleh : Masudi SR

Kepemimpinan dalam negara demokrasi tidak diwariskan sebagaimana dalam negara kerajaan. Ia tidak lahir dari satu rahim kekuasaan yang turun-temurun. Tetapi keluar dari rahim rakyat yang dipilih secara sadar lewat sebuah mekanisme pemilihan. Kursi kekuasaan dalam negara demokrasi tidak lagi menjadi milik orang-orang yang istimewa dengan kelas sosial tertentu. Berasal dari trah seorang pembesar. Melainkan sudah menjadi milik publik, terbuka bagi siapa saja mendudukinya.

Itulah konsekuensi logis yang harus diterima ketika memilih demokrasi sebagai sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik kehidupan politik tidak lagi semata-mata didominasi satu atau beberapa orang atau kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang setara, punya hak dan kewajiban politik yang sama. Termasuk didalamnya untuk menjadi pemimpin.

Bukan hanya itu, usia kepemimpinan dalam negara demokrasi juga dibatasi. Pembatasan diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada orang yang sedang menjabat. Kekuasaan yang menumpuk sangat potensial menggerogoti kestabilan sosial-politik sebuah negara atau daerah. Ia tidak hanya mengorupsi sumber-sumber kekayaan, bahkan bisa mengorupsi demokrasi itu sendiri.

Pembatasan kekuasaan secara demokratis dilakukan lewat pemilihan umum secara berkala. Seorang pemimpin yang telah selesai masa jabatan, wajib meninggalkan kursi kepemimpinannya untuk “dilelang terbuka” kembali. Semua bisa ikut ambil bagian menjadi peserta pemilihan dengan sebuah mekanisme yang sudah diatur dan diikat dalam bentuk regulasi.

Saat ini sebanyak 270 daerah di tanah air secara bersamaan akan melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilangsungkan pada 2020. Hanya berselang satu tahun setelah pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif, hiruk-pikuk politik kembali terjadi. Secara perlahan gelombang pasang politik mulai tampak lewat aksi mencari dan menggalang dukungan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah.

Agar bisa menjadi calon kepala daerah, Undang-undang Pilkada memberikan dua jalur, yakni lewat perseorangan dan jalur partai politik. Keduanya harus dipilih, tidak bisa menggabungkan satu sama lain. Seseorang yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon lewat jalur perseorangan misalnya, tidak bisa lagi mundur untuk maju lewat partai politik, begitupun sebaliknya. Karena itu, sejak awal harus sudah dilakukan kalkulasi secara matang, jalan mana yang hendak digunakan.

Jalur perseorangan

Sebelum diberlakukan secara nasional, Aceh adalah daerah yang pertama sekali mengikutsertakan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2006. Wilayah yang pernah berkonflik dengan Pemerintah Indonesia selama tiga dasawarsa itu, mempunyai UU khusus yang mengatur pemerintahan daerahnya, termasuk pemilihan kepala daerah. Baru pada 2008, calon perseorangan diakomodir dalam undang-undang setelah MK lewat keputusan nomor : 5/PUU/V/2007 membatalkan pasal 59 ayat (1) dan pasal 56 (ayat 2) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesungguhnya yang menjadi pembeda sekaligus tantangan bagi calon kepala daerah yang maju lewat jalur perseorangan dengan partai politik ada pada syarat pencalonan. Syarat pencalonan adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai calon. Sedangkan syarat calon, adalah beberapa ketentuan yang menyangkut keterangan dan status diri mereka yang didaftarkan sebagai calon.

Dalam Pasal 41 UU No.10/2016 disebutkan untuk dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah pemilih yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu paling akhir di daerah tersebut. Besaran jumlah dukungan mulai dari 6.5% – 10% dan tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi atau 50% kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Sebagai ilustrasi, misalnya untuk pasangan calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir sampai dengan 250.000 jiwa, maka prosentase dukungan paling sedikit 10%. Kabupaten/kota DPT lebih dari 250.000 – 500.000 jiwa, besaran prosentase dukungan paling sedikit 8.5%. Begitu juga apabila ada kabupaten dengan jumlah DPT lebih dari 500.000 – 1.000.000 jiwa, prosentase dukungan minimal 7.5%. Untuk kabupaten yang DPT terakhirnya lebih dari 1.000.000 jiwa, jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi 6.5%.

Jalur partai politik

Berbeda dari jalur perseorangan, syarat pencalonan lewat partai politik/gabungan partai politik menggunakan formula jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah yang bersangkutan. Jika menggunakan formula jumlah kursi, parpol atau gabungan parpol yang bisa mendaftarkan pasangan calon, perolehan kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang ada di lembaga dewan tersebut.

Sementara itu, jika memakai formula akumulasi perolehan suara sah, parpol atau gabungan parpol baru bisa mendaftarkan pasangan calon yang diusungnya. Apabila memenuhi paling sedikit 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah tersebut. Untuk formula ini, yang dimaksud parpol atau gabungan parpol yang bisa mendaftarkan pasangan calon adalah yang memperoleh kursi di lembaga dewan tingkat daerah itu.

Tantangan

Baik jalur perseorangan maupun parpol, masing-masing mempunyai tantangan dengan tingkat kesulitan berbeda. Bagi yang menggunakan jalur perseorangan, tantangan awal terbesar biasanya bagaimana mendapatkan dukungan dari pemilih yang dibuktikan dengan fotokopi identitas diri dan surat dukungan yang ditandatangani. Butuh usaha ekstra dan uang yang besar agar bisa mengumpulkan semuanya dengan tetap memperhatikan sebaran dukungan.

Bagi yang melaju lewat parpol atau gabungan parpol, mendapatkan tiket pencalonan harus melewati mekanisme penjaringan bakal calon oleh internal partai yang satu sama lain berbeda. Ada soal kapasitas, integritas, loyalitas dan sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi. Dan yang ingin mendapatkan tiket pencalonan partai bukan hanya kader sendiri. Orang luar partai pun berlomba mendapatkan secarik kertas tersebut.

Betapa pun rumitnya jalan politik yang dihadapi oleh mereka yang ingin maju sebagai calon kepala daerah, sepatutnya tidak dilalui dengan mencederai nilai, prinsip, dan fatsun politik yang sudah ada. Karena sejatinya jabatan itu bukan lapangan pekerjaan untuk memungut rente sebesar-besarnya. Jabatan kepala daerah adalah ladang pengabdian yang memerlukan sikap rela berkoban dan menderita. Seperti pepatah kuno Belanda: “leiden is lijden”, memimpin adalah menderita. (Penulis, Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here