Izin Tambang Pasir Laut Ditinjau Ulang

SERANG, (KB).- Pemprov Banten hingga kini belum menerima informasi tentang hasil review dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penambangan pasir laut yang dilakukan sejak 2016. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Eko Palmadi, pemprov akan mereview izin-izin penambangan pasir laut yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kabupaten Serang tersebut.

“Dulu kan Kementerian LH ditugaskan mereview amdal. Di kita ada 17 perusahaan penambang pasir laut. Itu mereka dulu kan dipanggil LH. Nah, hasil review-nya sampai sekarang kita belum terima. Jadi kita belum bisa mengambil kebijakan apa-apa,” kata Eko, ditemui di KP3B, Kota Serang, Jumat (13/10/2017). Eko menuturkan, jika hasil review pemerintah pusat tersebut sudah ada, pihaknya baru bisa menentukan langkah terkait penambangan pasir di Perairan Banten. “Kalau udah kan kita bisa melakukan langkah, lanjut atau tidak, atau seperti apa, apakah ada perbaikannya.Bergantung itu nanti,” ujarnya.

Saat ini, upaya yang dilakukan pemprov yaitu melakukan review terhadap izin-izin penambangan pasir laut yang dikeluarkan oleh Kabupaten Serang. “Ya kita akan review lagi, ada permasalahan enggak, misalnya apakah persyaratan cukup atau tidak, amdalnya benar atau enggak, kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan atau tidak. Karena pajaknya masih di kabupaten itu, kita cuma kebagian repotnya aja nih. Sebelum berlaku Undang-Undang 23/2014, izin kan yang mengeluarkan kabupaten/kota,” ucap Eko.

Sejak diterapkannya UU 23/2014 hingga saat ini, menurut Eko, Pemprov Banten belum pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir laut. Pemprov Banten baru mengeluarkan izin untuk penelitian atau eksplorasi.  “Kalau sedot pasir kita belum pernah keluarkan izin. Kalau untuk penelitian, eksplorasi iya,” tuturnya.

Untuk penambangan pasir laut, izin berlaku hanya selama lima tahun. Setelah itu, perusahaan harus kembali mengajukan perpanjangan izin. Izin tersebut, kata Eko, menjadi syarat utama untuk melakukan penambangan pasir laut. Menurutnya, jika tidak izin, aktivitas penambangan tidak bisa dilakukan. Izin tersebut pun bergantung kepada Amdal. Jika Amdalnya tidak benar, izin pun tidak akan keluar.  “Jakarta sebagai user pun belum ada permintaan, saya rasa belum ada,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan, secara pribadi dirinya tidak setuju dengan aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Banten. Hal itu karena penambangan pasir tersebut kerap dikeluhkan masyarakat, dan berdampak terhadap warga sekitar dan nelayan.
“Saya secara pribadi tidak setuju. Karena banyak keluhan masyarakat, mengeliminasi masyarakat pesisir, mengeliminasi nelayan, mata pencahariannya habis. Mending jadi zona wisata bahari saja, di sana kita berdayakan masyarakat,” ujar Andika, seusai menghadiri acara di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/10). (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here